Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat untuk memitigasi kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menyiapkan tiga langkah antisipasi untuk menindaklanjuti kebijakan yang bakal efektif berjalan mulai 1 Agustus 2025 itu.
"Langkah pertama yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk membuat rumah kurasi. Rumah ini berisikan produk-produk asli Jateng yang akan dibawa ke pasar-pasar baru. Lewat Rumah Kurasi ini, produk-produk Jateng dibawa ke pasar baru di regional maupun internasional," kata Luthfi pada Kamis (10/7/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bakal menjalin komunikasi dengan provinsi kembar atau sister province seperti Fujian di China, Melaka di Malaysia, dan Singapura. Komunikasi itu diharapkan bakal membuka kerja sama perdagangan internasional antar provinsi kembar.
"(Produk ukir) Jepara misalnya, produk dari sana tak hanya tergantung satu negara saja. Singapura kita tawari, Fujian, Melaka juga. Jadi tumbuhkan perekonomian baru," ucapnya.
Perluasan pasar ekspor memang menjadi fokus dari dua langkah mitigasi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kata Luthfi, strategi itu membuka peluang baru bagi produk-produk Jawa Tengah yang selama ini begitu menggantungkan diri pada pasar Amerika Serikat.
Sebagai informasi, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang periode Januari-Mei 2025, nilai ekspor Jawa Tengah dilaporkan mencapai US$4.792,22 juta. Adapun negara utama tujuan ekspor nonmigas Jawa Tengah antara lain Amerika Serikat dengan US$2.146,28 juta, Jepang sebesar US$385,59 juta, dan China dengan US$208,50 juta.
Selain perluasan pasar ekspor, Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya juga bakal menjalin komunikasi dengan gubernur di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Lampung.
Di sisi lain, di Jawa Tengah, Luthfi juga akan mengembangkan ekonomi berbasis aglomerasi. Pengembangan perekonomian baru di kawasan eks karesidenan di Jawa Tengah diharapkan mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten dan kota.
