Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menemui mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak RKUHP.
Ganjar mengatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi yang diminta oleh mahasiswa ke pemerintah pusat. Dia meminta, mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa agar tertib dan tidak berbuat anarkis.
"Saya dulu waktu muda juga seperti kalian. Seharusnya mahasiswa Jawa Tengah memiliki gaya lain untuk menyampaikan aspirasi. Kami dari pemerintah sangat terbuka menerima seluruh masukan dan kritikan," kata Ganjar Selasa (24/9/2019).
Selain itu, Ganjar juga menyayangkan aksi dari mahasiswa yang merobohkan pagar pintu masuk kantor Gubernur Jawa Tengah. Kendati demikian, pihaknya mengajak mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa untuk merawat taman di Jalan Pahlawan yang rusak.
"Besok kamu ajak adik-adik mahasiswa untuk kembali membenahi taman yang rusak akibat terinjak-injak. Besok janji lho dirawat kembali tanamannya," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Semarang Raya Cornel Gea mengatakan di tengah - tengah pengkhianatan terhadap reformasi justru kita dipertontonkan sikap-sikap mantan aktivis reformasi yang justru berada dalam lingkaran oligarki.
Baca Juga
"Pemerintah bersama dengan DPR dan Koruptor yang tergabung dalam oligarki kekuasaan kemudian bersekongkol untuk menghidupkan kembali orde baru dengan Revisi UU KPK yang saat ini telah disahkan, RUU KUHP yang akan disahkan dan Puluhan RUU bermasalah lain yang akan disahkan," tegasnya.
Hal ini bisa terlihat dari revisi Undang-Undang KPK yang melindungi kepentingan Koruptor, UU SDA yang melanggar pasal 33 UUD 1945 hanya untuk mengakomodir privatisasi air demi kepentingan kapital, RUU Pertanahan yang mementingkan kepentingan investor dan pemodal beserta mengancam hak rakyat atas tanahnya.
Menurutnya, RUU KUHP yang mengancam demokrasi demi melanggengkan kuasa oligarki, RUU Ketenagakerjaan yang mengakomodir penindasan terhadap buruh demi kepentingan Pemodal dan RUU Pemasyarakatan yang akan memperbolehkan para koruptor untuk cuti dan mempermudah pemberian bebas bersyarat bagi Koruptor.
Massa aksi atas nama Aliansi Semarang Raya dalam demonstrasi mengajukan tuntutan:
1. Menuntut DPR RI membatalkan draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.
2. Menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air.
3. Menuntut Kepada Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada korporasi pembakar hutan.
4. Menuntut Kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis Papua, Pejuang HAM dan bertanggung jawab atas pemulihan nama baik setiap aktivis dan Menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua.
5. Menuntut Kepada Pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa layanan kesehatan BPJS yang baik dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.
6. Menuntut Pemerintah untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini.
7. Menuntut Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis, gratis dan transparan dalam keuangannnya, Menghentikan komersialisasi Pendidikan yang mengakibatkan akses pendidikan semakin sulit diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengangkat guru honorer golongan K2 menjadi PNS Dan atau PPPK, Dan memoratorium kebijakan PPG bagi lulusan LPTK. (k28)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
