Bisnis.com, SLEMAN — Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai dalam alam demokrasi yang perlu transparansi dan etika publik terkait dibatalkannya kuliah umum Ustaz Abdul Somad (UAS) di Masjid Kampus UGM pada Sabtu (12/10/2019) besok. Perlu regulasi dalam kehidupan kebangsaan menyangkut kampus ataupun masjid.
Ia mengatakan kehidupan politik nasional dan keagaaman bersifat dinamis. Lebih dari itu, banyak masalah yang berkaitan dengan perbedaan pikiran, termasuk juga orientasi politik. Kejadian-kejadian seperti itu perlu menjadi hikmah dan pelajaran untuk semua dalam konteks konsolidasi demokrasi.
"Regulasi kaitannya dalam konsolidasi demokrasi di kampus ataupun masjid bersifat objektif sehingga rambu-rambunya jelas," kata Haedar kepada awak media seusai mengisi kuliah kebangsaan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Kamis (10/10/2019).
Menurut Haedar, regulasi menjadi petunjuk mana yang boleh serta mana yang tidak boleh dilakukan di kampus dan masjid. Jika belum ada regulasi yang mengatur hal itu membuat seseorang dapat memberikan ceramah atau tidak bisa berceramah berdasarkan regulasi yang sudah diketahui semua orang.
"Masalah ini yang masih ada sehingga ada perbedaan di kalangan internal pun masih sering terjadi," ucapnya.
Demokrasi membutuhkan regulasi yang bersifat aturan, ketentuan, dan konsesus. Ihwal etika, lanjut dia, dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara dimana tokoh agama, elit politik, elit sosial, maupun tokoh perlu memiliki platform pemikiran kebangsaan dan keagamaan yang mengarah pada titik temu.
Baca Juga
"Sehingga tokoh-tokoh yang diundang berpikir yang membawa kesatuan bangsa," ujarnya.
Ketika di antara tokoh-tokoh itu melewati batas-batas kepentingan publik biasanya menimbulkan sebuah masalah. Dampaknya, muncul kelompok yang menolak kehadiran tokoh tertentu. Penguatan regulasi perlu dilakukan guna menguatkan konsolidasi demokrasi dan etika berdemokrasi.
Disinggung mengenai penolakan Kraton terhadap penggunaan Masjid Gedhe Kauman oleh Muslim United yang mengundang 40 pendakwah. UAS turut diundang dalam acara tersebut. Ia menghargai setiap pilihan kebijakan ketika kebijakan itu diambil untuk menjaga keutuhan masyarakat.
"Yang perlu dilakukan sosialisasi dan dialog agar orang-orang paham. Tapi kelompok politik, sosial, dan agama harus semakin dewasa," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Takmir Masjid UGM, Mashur Maschab menuturkan pihak kampus UGM meminta pembatalan acara kuliah umum yang akan diisi oleh UAS. Namun demikian, takmir enggan membatalkan acara tersebut.
"Kalau dibatalkan kami minta pihak kampus menerbitkan surat resmi pembatalan sebagai bukti tanggungjawab takmir kepada jemaah masjid kampus UGM," kata dia.
Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani, menyatakan pihak kampus membatalkan acara tersebut guna menjaga keselarasan akademik dan kegiatan nonakademik dengan jati diri UGM.Menurutnya, pimpinan universitas meminta acara itu dibatalkan. "Pimpinan minta dibatalkan," ujarnya.
