KPPN Banjarnegara Serahkan DIPA Rp1,4 Triliun

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 kepada 49 satuan kerja (satker) wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com 30 November 2019  |  18:55 WIB
KPPN Banjarnegara Serahkan DIPA Rp1,4 Triliun
Petugas mengitung uang rupiah di salah satu gerai penukaran uang asing di Jakarta, Rabu (27/11/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, SEMARANG—Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 kepada 49 satuan kerja (satker) wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Berlangsung di Aula Kantor KPPN Banjarnegara, penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Banjarnegara didampingi Kepala KPPN Banjarnegara kepada perwakilan satker,

Kepala KPPN Banjarnegara Herman mengatakan total anggaran DIPA yang disalurkan sebesar Rp1,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp740,66 miliar dialokasikan untuk satker vertikal dan OPD di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Rp668,70 milyar rupiah diserahkan kepada satker vertikal dan OPD di Kabupaten Wonosobo.

“Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja pusat serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa,” ujarnya, Jumat (29/11/2019).

Penyerahan DIPA tahun ini dilakukan lebih awal agar alokasi anggaran lebih cepat terserap dengan harapan rencana belanja dan realisasinya dapat segera dicapai dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

“Hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden untuk segera melaksanakan APBN/APBD secara cepat, tepat transparan, dan akuntabel sebagai wujud kerja nyata untuk rakyat,” imbuhnya.

Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin menyampaikan acara ini merupakan momen penting, selain penyerahan DIPA juga sebagai forum koordinasi dan penyamaan langkah untuk memastikan anggaran berjalan dengan baik dan produktif.

Dia berpesan agar alokasi anggaran tersebut dapat digunakan secara efektif untuk peningkatan serta pemerataan pembangunan. Disamping itu, Syamsudin juga menginginkan agar program-program prioritas 2020 dapat dikawal dan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

“Satuan kerja dan OPD agar meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more. Selain itu juga memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan didukung birokrasi yang mumpuni,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
anggaran

Editor : Andhika Anggoro Wening
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top