Harianjogja.com, KULONPROGO - Sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo dan pegawai pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates melakukan aksi turun ke jalan untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada Senin (9/12/2019).
Di Kejari Kulonprogo, peringatan Hari Anti Korupsi dipusatkan di halaman kantor dengan menggelar upacara. Bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Kepala Kejari Kulonprogo, Widagdo Mulyono Petrus. Ia meminta semua pihak untuk satu visi memerangi korupsi.
“Kami membutuhkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” kata Widagdo, Senin (9/12/2019).
Pemberantasan tindak pidana korupsi, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab para penegak hukum, melainkan juga butuh peran serta masyarakat. Baginya, peringatan Hari Anti Korupsi pada hari ini bisa menjadi pemicu untuk terus berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kami tengah menangani dugaan penyelewengan APBDes Banguncipto tahun anggaran 2014 sampai 2018 dan sudah menetapkan tersangka,” jelasnya.
Widagdo juga akan mengajak jaksa terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta mengingatkan kepada berbagai kalangan jika korupsi mengancam sendi-sendi pembangunan bangsa. Usai upacara, para jaksa ini membagikan stiker, kaos, dan tas kepada pengguna jalan yang melintas di depan kantor Kejari Kulonprogo.
Sementara itu, puluhan karyawan KPP Pratama Wates memilih simpang lima Patung Nyi Ageng Serang, Wates sebagai lokasi kampanye anti korupsi. Mereka mengajak masyarakat di sekitar simpang lima dan pengguna jalan untuk tidak melakukan korupsi dan bersama-sama dalam memberantas korupsi lewat edukasi dan pemberian suvenir.
“Korupsi adalah kejahatan yang harus diperangi. Perlu disadari bahwa korupsi ada di sekitar kita, baik besar ataupun kecil,” jelas Kepala KPP Pratama Wates, Herlin Sulismiyarti di sela-sela kampanye, Senin .
Menurutnya, korupsi adalah kejahatan yang merugikan bangsa. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk memberantas korupsi karena tak hanya merusak ekonomi bangsa, namun juga menghancurkan masa depan bangsa.
“Kami ingin masyarakat sadar akan bahaya korupsi dan ikut bersama-sama memerangi korupsi. Karena korupsi, pembangunan yang seharusnya dilakukan sampai selesai, menjadi tidak maksimal," terangnya.
Di KPP Pratama Wates, kata dia, saat ini telah mendapatkan zona integritas wilayah bebas korupsi selama dua tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan. Hal itu dibuktikan lewat pemberian pelayanan kepada masyarakat yang gratis dan bebas dari pungutan. Selain itu, dilakukan juga penguatan internal lewat bimtek (bimbingan teknis) perpajakan hingga invest training. “Kita harus berani katakan Indonesia kita, tanpa korupsi,” jelasnya.
