Bisnis.com, SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan tingkat kemiskinan dapat menurun ke kisaran 9,81%-8,11% pada 2020.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2019 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 10,8% dengan jumlah penduduk miskin 3,74 juta orang.
Angka itu menurun dari posisi per September 2018 sebesar 11,32% dengan jumlah penduduk miskin 3,89 juta orang. Namun, persentase itu masih di bawah rata-rata nasional sebesar 9,41% per Maret 2019.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan pada 2020 ditargetkan angka kemiskinan menurun ke level satu digit, tepatnya di kisaran 9,81%--8,11%. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh semua pihak.
“Kalau hanya mengandalkan APBD tentu tidak cukup. Permasalahan ini perlu keroyokan semua pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta peran swasta dan masyarakat,” ujarnya, Jumat (27/12/2019).
Salah satu program andalan Jateng dalam mengentaskan kemiskinan ialah 1 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 1 Desa Binaan. Fokus desa binaan berada di 14 kabupaten yang masuk ke dalam zona merah.
Ganjar menjelaskan metode pendampingan desa miskin lebih menekankan kepada identifikasi masalah, dan menyelesaikan solusinya. Pada akhir tahun, akan dilakukan evaluasi seberapa efektif dampak pendampingan tersebut.
Pada 2020, Pemprov Jateng akan melakukan pembinaan masyarakat menganggur dan perluasan kesempatan kerja kepada 1.000 orang di 15 kabupaten. Selain itu, pihaknya akan melakukan pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 11.292 unit di 3.764 desa kategori merah dan kuning.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan program 1 OPD 1 Desa Binaan nantinya akan diperluas tidak hanya di 14 kabupaten zona merah, tetapi juga desa-desa lain yang masuk kategori miskin.
Program 1 OPD 1 Desa Binaan terbilang sukses. Di Desa Tieng, Kab. Wonosobo misalnya, jumlah warga miskin berkurang menjadi 130 Kepala Keluarga (KK), dari sebelumnya 400 KK.
“Artinya bisa kita turunkan sekitar 50 persen. Apalagi pemerintah pusat dan kabupaten kota turut andil dalam pengentasan kemiskinan, sehingga warga miskin ditangani bersama-sama,” imbuhnya.
Untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan di Jateng yang mencapai 10,8% atau setara dengan 3,74 juta jiwa, Pemprov bersama instansi terkait terus melakukan validasi data, agar valid dan akurat.
Dengan data yang valid, program bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak swasta akan tepat sasaran. Bantuan yag diberikan juga sesuai kebutuhan kategori miskin, seperti bantuan RTLH, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Menurut Gus Yasin, pihaknya selalu menekankan dalam hal pendataan warga miskin, karena diperkirakan ada sekitar 30% data yang error.
“Demikian iuga di provinsi lain juga tidak sedikit data kemiskinan error. Kisarannya di semua daerah hampir sama, yaitu 30%-40%. Karenanya kami cerewet supaya hasil pendataan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
