Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung rencana pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram.
Eks anggota DPR ini menyebut program subsidi gas untuk masyarakat miskin selama ini memang banyak tidak tepat sasaran.
“Kami sudah mengusulkan lama, kalau memang subsidi itu ingin tepat sasaran, ya harus diubah mekanismenya. Selama ini tidak tepat sasaran karena saya beberapa kali menemui orang lapor, setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen. Pasti mampu dong,” kata Ganjar dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Senin (20/1/2020).
Ganjar menilai cara penjualan tabung gas subsidi yang dilakukan secara terbuka memiliki banyak kelemahan. Kendati tertulis hanya untuk kalangan miskin, namun mayoritas masyarakat ingin membeli barang apapun dengan harga yang paling murah.
Apalagi disparitas harga antara tabung gas subsidi dan nonsubsidi sangat tinggi. Selain itu, dengan cara menjualnya yang terbuka pasti tidak tepat sasarannya.
"Maka seandainya ini mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi,” tegas Ganjar.
Politisi PDI Perjuangan itu kemudian mendorong proses evaluasi distribusi subsidi LPG. Dia mencontohkan permasalahan pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani. Dengan memperbaiki sistem dan mekanisme melalui kartu tani, permasalahan pupuk di Jateng bisa diatasi.
“Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kami selesaikan. Maka, perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas ataupun ketepatan potensi sasarannya,” tambah Ganjar.
Adapun soal wacana penggantian subsidi berupa uang tunai, Ganjar menilai mekanismenya tetap sama. Uang tunai yang mau diberikan, harus tepat sasaran dan tepat guna.
Menurutnya, jika bantuan makanan, kesehatan, pendidikan atau LPG akan diintegrasikan, bisa dilakukan dengan pemberian bantuan berbentuk uang tunai. Dengan uang itu, masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhannya.
“Nanti kamu bisa belanja, buat yang miskin satu bulan sekian peruntukannya. Untuk ini silakan diatur sendiri kan lebih enak. Tidak spesifik ke komoditasnya,” urai mantan anggota DPR RI ini.
