Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wonogiri Tambah Alokasi Penanganan Corona Jadi Rp110 Miliar

Sebagai daerah dengan tingkat pemudik paling banyak selama masa darurat penyebaran virus corona atau COVID-19, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menambah alokasi dana penanganan virus tersebut menjadi Rp110 miliar.
Ilustrasi Virus Corona (Covid-19)
Ilustrasi Virus Corona (Covid-19)

Bisnis.com, SEMARANG - Sebagai daerah dengan tingkat pemudik paling banyak selama masa darurat penyebaran virus corona atau COVID-19, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menambah alokasi dana penanganan virus tersebut menjadi Rp110 miliar.

Sebelumnya, dana yang dialokasikan hanya sebesar Rp52 miliar. “Dana tersebut rencananya sudah terdistribusi pada bulan ramadan. Sedangkan saat ini kita masih menggunakan anggaran yang Rp6 miliar atau dana penanganan COVID-19,” kata Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Kamis (2/4/2020).

Joko Sutopo, yang akrab disapa Jekek ini mengungkapkan bahwa anggaran Rp110 miliar itu di luar pos penanganan COVID-19 senilai Rp6 miliar. Tambahan alokasi dana ini berasal dari realokasi dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID).

Adapun anggaran itu akan dialokasikan untuk tiga skala prioritas yakni untuk penanganan kemiskinan, warga yang berpotensi miskin atau yang kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi COVID-19, serta warga yang bekerja di sektor informal yang kehilangan pekerjaan karena pemerintah menghentikan pembangunan infrastruktur untuk sementara waktu.

‘’Karena pemerintah menghentikan proyek infrastruktur, banyak tenaga informal yang kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

Jekek menyampaikan, salah satu realisasi penggunaan dana itu nantinya adalah jaring pengaman sosial, melalui penyediaan bantuan pangan bagi warga miskin yang belum terjamin oleh program lainnya. Saat ini ini jumlah warga miskin di Wonogiri mencapai 333.332 orang atau 116.000 kepala keluarga (KK).

“Dari jumlah itu, 35 ribu KK terdaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 69 ribu KK menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sisanya sebanyak 47 ribu KK yang diproyeksi menerima bantuan program jaring pengaman sosial itu,” ujarnya.

Sementara itu, bagi pekerja sektor informal, pihaknya akan kembali melakukan pendataan terhadap warga yang berpotensi miskin beserta skema pemberian bantuan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Nurbaiti

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper