Bisnis.com, SUKOHARJO - Angka kehamilan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah ditengarai meningkat selama pemberlakukan WFH (work from home) saat menghadapi pandemi Corona. Lonjakan kehamilan diperkirakan terjadi Juni.
Hal itu dikhawatirkan menjadi salah satu pendorong kegagalan program kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
"Selama pandemi Corona warga diimbau untuk diam di rumah saja. Kerja juga dari rumah. Ini berpengaruh kepada angka kehamilan yang meningkat dari pasangan suami istri," kata Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu, Kamis (7/5/2020).
Tuti mengatakan ada tren peningkatan ibu hamil di Sukoharjo selama pandemi Corona. Namun peningkatan ibu hamil belum terlalu signifikan. Dia memperkirakan peningkatan angka ibu hamil mulai terjadi pada Juni mendatang.
Selain WFH, peningkatan ibu hamil karena kebijakan pembatasan bagi layanan keluarga berencana (KB) selama Corona. Dengan kondisi ini, menambah angka kegagalan program KB bagi pasangan usia subur, PUS, di Sukoharjo.
Namun, diakuinya tak sedikit pula PUS yang ketakutan mendatangi layanan kesehatan karena Covid-19. Hal ini pula menjadi salah satu faktor kegagalan program KB.
Tak Semua PNS Dapat THR, Pemkab Sukoharjo Siapkan Rp21 Miliar
"Layanan KB memang dibatasi, karena Covid-19. Protokol kesehatan Corona juga dilakukan bidan desa. Misal gunakan alat pelindung diri (APD) saat jadwal temu dengan ibu hamil," katanya.
Angka KehamilanMeningkat
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo Yunia Wahdiyati tak memungkiri potensi ada ledakan penduduk di Kabupaten Sukoharjo pasca pandemi Covid-19. Hal ini lantaran banyaknya PUS yang kebobolan karena gagalnya program kontrasepsi selama pandemi Covid-19.
"Kami sudah membahas untuk mengantisipasi ledakan penduduk di seluruh puskesmas hingga mengaktifkan bidan desa," kata dia.
Selain mempersiapkan protokol kesehatan bagi ibu hamil di tengah pandemi Covid-19, masalah lain menjadi perhatian adalah layanan KB di Sukoharjo. Pihaknya menerapkan tata laksana layanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan program KB.
Tata laksana diterapkan agar masyarakat tidak takut untuk mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas atau bidan desa. Sebab kegagalan program KB justru berisiko tinggi terhadap kondisi ibu dengan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes.
"Jadi kami minta petugas di puskesmas dan bidan desa mengedukasi PUS untuk diingatkan kembali program KB. Sehingga walaupun dirumah paling tidak tetap menjalankan program kontrasepsi," katanya.
