Bisnis.com, SEMARANG - Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Arman Achdiat mengatakan 10 ribu polisi dikerahkan untuk melakukan penyekatan pemudik di wilayah-wilayah perbatasan provinsi ini usai Lebaran.
"10 ribu personel ditempatkan diberbagai pos di berbatasan provinsi maupun kabupaten/ kota," kata Arman di sela kegiatan penyekatan pemudik di gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Selasa (26/5/2020).
Menurut dia, 149 pos di perbatasan kabupaten/ kota dan 22 pos di perbatasan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah yang masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menunda perjalanannya.
Kendaraan yang diizinkan untuk melintas keluar Jawa Tengah harus memenuhi dokumen yang ditentukan dan harus memiliki alasan kuat.
Petugas akan memutar balik kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut saat terjaring dalam penyekatan.
Baca Juga
Ia menambahkan penyekatan dilakukan secara berlapis, tidak hanya di Jawa Tengah.
"Kalau tidak kena sekat di sini, nanti di Jawa Barat juga ada," katanya.
Ia menyebut terdapat sekitar 5.300 kendaraan yang diminta putar balik saat akan menuju ke Jawa Tengah selama 31 hari pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2020.
Pelaksanaan penyekatan di gerbang Tol Kalikangkung tersebut juga dipantau langsung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi.
Dari Jakarta dilaporkan, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan berdasarkan peta risiko yang ada, kasus Covid-19 di DKI Jakarta sudah mulai menurun sementara di Jawa Timur sedang mengalami kenaikan.
"Jakarta sudah mulai menurun. Namun, pemudik yang balik nanti bila tidak dicegah bisa menimbulkan second wave (gelombang kedua)," kata Wiku dalam jumpa pers secara daring yang disiarkan akun Youtube BNPB Indonesia dipantau dari Jakarta, Selasa (26/5/2020).
Wiku mengatakan perlu ada partisipasi penuh dari masyarakat untuk terus menurunkan tren kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan mencegah peningkatan kasus di Jawa Timur.
Menurut Wiku, berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terdapat tiga aspek utama untuk menetapkan apakah suatu daerah siap melakukan aktivitas sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"Indikator kesehatan masyarakat dinilai berdasarkan tiga aspek utama, yaitu gambaran epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan layanan kesehatan," tuturnya.
Wiku menjelaskan aspek epidemiologi suatu daerah disebut baik bila penurunan kasus selama dua minggu setelah puncak terakhir paling sedikit 50 persen, meliputi jumlah kasus positif, jumlah pasien dirawat, jumlah pasien dalam pengawasan, jumlah orang dalam pemantauan, dan jumlah kasus meninggal.
Penurunan gambaran epidemiologi tersebut harus diikuti dengan peningkatan surveilans kesehatan masyarakat, yaitu semakin banyak spesimen yang diperiksa oleh laboratorium.
