Bisnis.com, JOGJA - Pekerja dan pengusaha di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) sama-sama mengeluhkan penerapan Tanggap Darurat Covid-19 menyulitkan kegiatan bisnis, apalagi masa tanggap darurat tersebut diperpankang lagi hingga 31 Juli 2020.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dani Eko Wiyono berharap ekonomi dapat segera berjalan, beriringan dengan kepastian kesehatan bagi para pekerja.
“Kami menolak [masa perpanjangan tanggap darurat], karena kasihan para pekerja dan buruh. Pemerintah buat aturan tanpa solusi. Kami menginginkan ekonomi dan jaminan kesehatan berjalan,” kata Dani, Selasa (30/6/2020).
Dani berharap tidak ada lagi buruh yang di PHK, dan yang dirumahkan dapat kembali bekerja. “Selesaikan kewajiban pengusaha kepada buruh, siapkan prosedur standar new normal agar buruh bekerja dengan aman dan bantuan sosial diberikan kepada rakyat dan buruh terdampak. Peran aktif DPRD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sangat diharapkan demi kelangsungan hidup rakyat dan buruh,” ujarnya.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Hermelin Yusuf mengatakan secara umum saat ini pengusaha masih dalam kondisi yang terpuruk, dengan adanya Covid-19. “Ditambah perpanjangan masa tanggap darurat. Sampai susah saya menggambarkan dampaknya ini,” ucap Hermelin.
Dia hanya bisa berharap perekonomian pulih, para pengusaha dapat kembali beraktivitas. Para pekerja diharapkan juga dapat memahami kondisi saat ini. Sebelumnya, dia pernah mengungkapkan secara umum perusahaan siap menuju new normal, karena perusahaan-perusahaan sudah membiasakan untuk mematuhi protokol kesehatan.
Dia mencontohkan setiap unit kerja protokol kesehatan diterapkan, seperti jaga jarak penggunaan masker dan pengecekan kondisi tubuh sumber daya manusia (SDM) juga diperhatikan.
Sementara soal fasilitas penunjang peningkatan kebersihan atau kesehatan SDM yang ada, imbuh dia, jika memang sudah memenuhi tidak perlu ditambahkan. Sementara untuk yang belum memenuhi, perlu ditambahkan fasilitas penunjang itu.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas-fasilitas untuk mempermudah. Seperti halnya untuk perizinan, laporan rutin ke berbagai instansi terkait secara daring.”
