Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Apindo Jateng Apresiasi Posko Pengaduan UU Cipta Kerja

Pelaku industri di Jawa Tengah mengapresiasi dibukanya posko pengaduan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Muhammad Faisal Nur Ikhsan
Muhammad Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com 15 Oktober 2020  |  14:36 WIB
Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). ANTARA FOTO - Aji Styawan
Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). ANTARA FOTO - Aji Styawan

Bisnis.com, SEMARANG - Pelaku industri di Jawa Tengah mengapresiasi dibukanya posko pengaduan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aapindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, pada Kamis (15/10/2020).

Pada Senin (12/10/2020) lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka posko pengaduan untuk menampung aspirasi publik terkait UU Cipta Kerja. Ganjar menyebutkan bahwa tujuan posko itu untuk menampung semua aspirasi, tidak hanya buruh tapi juga ada kepentingan pengusaha, masyarakat, dan pihak lainnya.

“Saya rasa baik itu [pembukaan posko], Pak Gubernur cukup bijaksana dalam menanggapi demo buruh,” ungkap Frans kepada Bisnis via telepon, Kamis (15/10/2020).

Frans menyesalkan aksi demonstrasi yang sempat dilakukan buruh. Menurutnya, hal ini dapat memberikan sentimen negatif bagi investor luar negeri yang mulai melirik Indonesia.

“Pak Gubernur sudah memberikan jalan yang baik, kalau kurang penjelasan [soal UU Ciptaker] bisa datang ke posko,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa baik pihak buruh, pengusaha, ataupun pemerintah mestinya dapat berkomunikasi dengan baik terkait diterapkannya peraturan sapu jagat ini.

“Saya juga selalu beritahu teman-teman serikat buruh, sebab nyatanya [UU Ciptaker ini] tidak seperti yang mereka duga,” ungkapnya.

Dalam UU Cipta Kerja ada beberapa poin yang dipermasalahkan oleh buruh. Salah satunya adalah peraturan mengenai pesangon. Pasalnya, terjadi pemangkasan pesangon dari maksimal 32 kali upah bulanan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi 25 kali upah bulanan.

Terkait hal tersebut, Frans menilai bahwa angka pesangon yang terlalu besar bisa memberatkan pihak pengusaha dan investor. Menurutnya, hal ini juga perlu untuk dipahami oleh pihak buruh, demi terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Pihak pengusaha, menurut Frans akan tetap bersikap terbuka dalam menanggapi pertanyaan buruh soal UU Ciptaker ini.

“Kita juga terbuka karena buruh itu mitra kita, kita juga sudah berusaha menjelaskan tetapi kalau kurang puas bisa langsung ke Disnaker,” tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apindo Omnibus Law cipta kerja
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top