Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PPKM Mikro Perlu Dievaluasi, Begini Pertimbangannya

Evaluasi diharapkan dapat dilakukan secara rutin dengan laporan perkembangan hingga di tingkat RT.
Petugas memeriksa suhu tubuh warga sebelum masuk ke kawasn Desa Mindaka, di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (13/3/2021). Desa yang keseluruhan rumah warganya terdapat tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk desa tersebut menjadi salah satu desa percontohan PPKM Mikro tentang penerapan protokol kesehatan se-Kabupaten Tegal./Antara-Oky Lukmansyah.
Petugas memeriksa suhu tubuh warga sebelum masuk ke kawasn Desa Mindaka, di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (13/3/2021). Desa yang keseluruhan rumah warganya terdapat tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk desa tersebut menjadi salah satu desa percontohan PPKM Mikro tentang penerapan protokol kesehatan se-Kabupaten Tegal./Antara-Oky Lukmansyah.

Bisnis.com, BANYUMAS – Bupati Banyumas, Achmad Husein, meminta agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dapat dievaluasi secara rutin. Hal tersebut ia sampaikan ketika melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM di Desa Ketengger dan Karangmangu, Baturraden.

Dalam keterangan resmi tertanggal 24 Maret 2021, Achmad berharap agar evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan intens. “Kami meminta kepada kepala desa agar melaksanakan evaluasi minimal setiap minggu,” jelasnya.

Achmad mengapresiasi pencatatan yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 di Desa Karangmangu dimana cukup banyak indikator yang dipantau. Mulai dari perkembangan kasus, jumlah komorbid, jumlah lansia, serta laporan evaluasi meliputi keberhasilan yang sudah tercapai serta hambatan yang terjadi di lapangan. 

Pada perkembangan lainnya, Pemerintah Kabupaten Wonogiri bakal mengundang pelaku seni, pedagang kaki lima (PKL) dan pengelola objek wisata untuk mengevaluasi dampak PPKM mikro bagi kegiatan usaha tersebut.

Mereka akan kami undang secara perwakilan pekan ini. Kami ajak mereka diskusi terkait kegiatan yang selama ini berjalan di masa pandemi Covid-19,” jelas Joko Sutopo, Bupati Wonogiri, Senin (22/3/2021).

Joko mengungkapkan bahwa diperlukan kebijakan yang berimbang antara prioritas kesehatan ataupun ekonomi, terlebih dengan status zona oranye atau risiko sedang penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

“Jadi pada perpanjangan PPKM mikro ketiga ini pasti ada kebijakan baru. Karena saat ini status Wonogiri zona oranye. Kebijakan baru itu tentunya merepresentasikan perekonomian di Wonogiri,” jelasnya.

Evaluasi yang diberikan pekerja dari berbagai sektor tersebut diniliai perlu dilakukan karena sektor usaha tersebut menjadi sektor yang terdampak besar selama pandemi Covid-19.

“Kami belum menentukan langkah atau kebijakan terhadap suatu kegiatan. Setelah pekan ini kami mengundang tiga pekan itu, tentunya ada usulan dari masing-masing pihak. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan yang menyangkut kegiatan mereka. Pandemi ini kan juga sudah satu tahun lebih, kami berkomitmen untuk membangun keseimbangan,” tambah Joko. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, per 24 Maret 2021, ada 168.152 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di wilayah tersebut. Sebanyak 5.790 pasien telah menjalani perawatan dengan 151.796 pasien telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal mencapai 10.566 jiwa.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper