Bisnis.com, SEMARANG – Pengusaha sektor pariwisata di Jawa Tengah menyayangkan keputusan pemerintah yang kembali melarang mudik pada tahun ini. Padahal, momen mudik lebaran merupakan salah satu kesempatan pengusaha dalam mengoptimalkan okupansi kamar hotel ataupun restoran.
“Kalau memang benar-benar dilarang, mungkin dipikirkan juga langkah stimulusnya juga bagi teman-teman perhotelan semua, biar mereka tidak terlalu kehabisan anggaran. Seberapapun yang penting ada stimulus. Karena kalau tidak ada stimulus, dampaknya akan dirasakan owner dan karyawan. Kalau karyawan kena imbasnya, maka pelayanannya bisa kurang baik ke tamu,” jelas Bambang ‘Benk’ Mintosih, Kepala Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (6/4/2021).
Kepada Bisnis, Benk mengungkapkan bahwa pembatasan mudik lebaran bakal berpengaruh besar pada jumlah kunjungan wisatawan. “Secara umum, omzet pengusaha itu cuma dari [kunjungan] tamu, itu sumber penghasilannya,” jelasnya.
Larangan mudik pun akhirnya memaksa Benk dan pengusaha lainnya untuk mulai fokus mengejar wisatawan dalam provinsi. “Visiting saja dari masing-masing daerah, yang penting ekonomi berjalan. Mereka bisa wisata, kan tidak usah mudik itu,” tutur Benk.
Tak jauh berbeda dengan Benk, Deddy Pranowo Eryono, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi DIY, juga mengimbau agar masyarakat Yogyakarta dapat menghabiskan waktunya di libur lebaran nanti dengan menginap di hotel. “Kalau ingin halal bi halal, lakukan juga di hotel. Supaya sesuai dengan protokol kesehatan, silaturahminyua terjaga tapi prokesnya bisa jalan,” jelasnya.
Terkait larangan mudik, Deddy berharap agar pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang ingin berlibur. “Jangan mudik, tapi pikniklah ke Yogyakarta. Jangan pulang ke rumah [kampung halaman] tapi stay-lah di hotel,” ungkapnya.
Menurutnya, hal tersebut jauh lebih aman ketimbang mudik. Karena di hotel, pemeriksaan serta penerapan protokol kesehatan bakal jauh lebih ketat dan terpantau. Terlebih apabila hotel yang dikunjungi telah bersertifikat CHSE.
Deddy juga mengungkapkan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan pengelola hotel di DIY untuk bisa menerima tamu dari luar kota. Mulai verifikasi kesiapan dan kondisi hotel oleh Pemerintah Daerah DIY, pendaftaran sertifikasi CHSE di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga pelaksanaan program vaksinasi bagi pelaku wisata. Semuanya telah dilakukan demi memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan juga pekerja pariwisata di DIY.
Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah tersebut tentunya sangat memukul kinerja sektor pariwisata di Jawa Tengah dan DIY yang hingga kini masih belum pulih. Di DIY, sejak bulan Juli 2020, tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah tersebut.
Sementara itu, di Jawa Tengah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) mencatat pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan dalam negeri yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19.
“Kalau total keseluruhan itu, satu tahun dibanding tahun sebelumnya (year-on-year) itu penurunan wisatawan nusantara itu minus 60,5 persen. Kemudian wisatawan mancanegara itu minus 88 persen,” jelas Irawan, Kepala Bidang Pemasaran Disporapar Provinsi Jawa Tengah.
Irawan memprediksikan bahwa larangan mudik lebaran bakal semakin memperparah jumlah kunjungan dalam negeri. “Kayaknya sangat berpengaruh sekali, terutama untuk wisatawan antar provinsi yang dari Jakarta,” ujarnya.
Sekali lagi, kunjungan wisatawan dalam provinsi menjadi satu-satunya opsi. Padahal, berdasarkan catatannya, sektor pariwisata di Jawa Tengah sangat diuntungkan oleh momen libur panjang. “Biasanya ada kenaikan, paling 5 – 10 persen,” jelasnya.
“Mungkin wisatawan-wisatawan yang berpotensi akan berkunjung ke Jawa Tengah adalah wisatawan lokal. Misalnya orang Semarang akan berkunjung ke daerah objek wisata di sekitar Semarang, Ambarawa, Ungaran. Fokusnya di wisatawan lokal antar daerah, kabupaten,” lanjut Irawan.
Selain peningkatan jumlah kunjungan, pengusaha sektor pariwisata kini juga menaruh harapan besar pada stimulus pariwisata, seperti yang dijanjikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pada pekan lalu, Luhut sempat menyinggung anggaran Rp2 triliun yang telah disiapkan untuk membiayai program Bangga Wisata Indonesia.
“Ini saya pikir langkah-langkah pemerintah betul-betul proaktif untuk membangun ekonomi yang lebih kuat,” jelas Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
