Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jateng Siap Bentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah

OPD hingga tingkat kabupaten dan kota, bisa memanfaatkan momen untuk berinovasi dalam pelayanan publik.
Ilustrasi./Antara
Ilustrasi./Antara

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Harapannya, keberadaan BRIDA akan bisa mendorong inovasi yang ada akan lebih terstruktur dengan baik.

“BRIDA inilah nanti akan mendorong inovasi lebih terstruktur, terlembagakan degan baik dan target problem solving yang baik,” tutur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (7/6/2021).

Ganjar menambahkan, dirinya telah meminta PJ Sekda Jateng Prasetyo Aribowo, untuk mewujudkan pembentukan BRIDA. Disebutkannya, terkait penyelenggaraan KIPP Jateng, sebanyak 41 organisasi perangkat daerah (OPD) di Jateng dituntut berinovasi.

Setidaknya, dari setiap OPD yang di dalamnya terdapat beberapa bagian atau bidang, bisa mengeluarkan satu inovasinya. Tentu itu akan membuat Jateng kaya akan inovasi. “Akan mempunyai tabungan inovasi yang banyak,” tambahnya.

Sehingga, setiap kali ada lomba inovasi, tinggal dipilih inovasi mana yang paling bagus dan akan diikutkan. Menurutnya, keikutsertaan inovasi juga tidak harus menang. Mengingat yang penting adalah berani mengeluarkan inovasinya. “Ikut saja itu sudah bagus. Tradisi inilah yang akan kita dorong, mudah-mudahan bisa berjalan,” ujarnya.

Termasuk pada saat pandemi seperti sekarang, Ganjar berharap OPD hingga tingkat kabupaten dan kota, bisa memanfaatkan momen untuk berinovasi dalam pelayanan publik. Misalnya, ketika publik mengalami kesulitan berdagang, kesulitan sekolah, tidak bisa berjumpa dengan banyak orang, work from home, akan muncul inovasi.

“Teknologi apa yang bisa dipakai, metode apa yang bisa dipakai. Bagaimana kita mengendalikan pandemi,” tutur Ganjar lebih lanjut.

Seperti di Kudus yang saat ini kasus Covidnya tengah menjadi perhatian. Maka di daerah itu, bisa memunculkan inovasi yang melibatkan tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Atau juga adanya cara atau report mikro zonasi yang sudah dilakukan melalui PPKM. “Siapa sih yang harus meng-update, bagaimana cara meng-updete, tekonologinya apa? Itu inovasi semua,” jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alif Nazzala R.
Editor : Miftahul Ulum

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler