Bisnis.com, SURAKARTA — Musyawarah Nasional ke-21 Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) diselenggarakan di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Acara ini diharapkan menjadi ajang komunikasi antar bank-bank daerah di seluruh Indonesia, agar dapat saling berkolaborasi utuk meningkatkan kapasitas.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno mengatakan bahwa agenda utama Munas pada tahun ini adalah untuk membahas strategi guna meningkatkan soliditas BPD.
“Pada intinya adalah bagaimana strategi untuk memajukan teknologi dan digitalisasi, serta meningkatkan SDM,” ujarnya di sela acara Munas Asbanda, Kamis (23/6/2022).
Munas ke-21 Asbanda pada tahun ini mengambil tema Meningkatkan Kerja Sama dan Sinergi Antar BPD untuk Menjaga Keberadaan BPD dalam Perbankan Nasional dan Menjadi Bank yang Kuat, Efisien, dan Berdaya Saing.
Sejalan dengan tema tersebut, rangkaian acara Munas turut dilengkapi dengan Seminar Nasional BPD se-Indonesia yang membahas beberapa hal terkait dengan peluang bisnis BPD yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan bahwa bank-bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi sejumlah kebijakan terkait dengan digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) akan diwajibkan sebagai satu-satunya sistem yang akan berlaku di pemerintah daerah, yang akan mengatur perencanaan anggaran, pengelolaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan untuk pemerintah daerah.
“Terkait penerapan SIPD tersebut, kami mengharapkan BPD dapat terlibat dengan aktif,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diwakili oleh Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam sambutannya berpesan agar Asbanda mendorong BPD untuk mengakselerasi keuangan daerah guna membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ada banyak pasar yang bisa digarap seperti nelayan, peternak, petani, dan UMKM dengan membantu mereka mengakses pembiayaan. Saya berharap BPD bisa menggarap pasar ini dengan membuat produk yang inovatif,” ujarnya.
