Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jawa Tengah Dapat Alokasi Belanja APBN Rp104 Triliun

Ganjar berpesan eliminasi korupsinya. Menghilangkan 100 persen angka utopis, bukan kita pesimis tapi kita mau realistis.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com 06 Desember 2022  |  19:45 WIB
Jawa Tengah Dapat Alokasi Belanja APBN Rp104 Triliun
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan paparan dalam acara Penyerahan DIPA Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022). - Istimewa.
Bagikan

Bisnis.com, SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi belanja APBN tahun 2023 total sebesar Rp104,28 triliun.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau kabupaten/kota serta lembaga vertikal terkait untuk gaspol/memacu penggunaannya namun dikelola dengan benar.

"Rasanya untuk penyerahan dipa kali ini, ini terakhir kayaknya saya berdiri di sini. Mudah-mudahan yang terakhir itu bukan berarti makin lembek, harus gaspol," tegas Ganjar di acara Penyerahan DIPA Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).

"Pesan saya pengelolaan harus governance, eliminasi korupsinya. Menghilangkan 100 persen angka utopis, bukan kita pesimis tapi kita mau realistis," ucap Ganjar usai acara.

Total anggaran Rp104,28 triliun tersebut terdiri dari alokasi belanja lembaga sebesar Rp38,28 triliun dan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp66 triliun. Ganjar mengimbau, anggaran DIPA ini bisa dimaksimalkan untuk stimulan pelayanan investasi.

"Uang APBD apalagi dari DIPA ini dipakai sebagai stimulan disamping operasional, sehingga ada belanja untuk pegawai itu pasti ocasional untuk aktivitas belanja macem-macem," ujarnya.

Di sisi lain, Ganjar mengingatkan kepada kabupaten/kota yang masih punya dana mengendap di bank agar segera digunakan. Meskipun dari hasil pengecekannya, dana belum terserap itu berasal dari anggaran yang memang tidak diutak-atik.

Misalnya dana atau anggaran cadangan untuk Pilkada. Kemudian dana di RSUD yang asalnya dari klaim Pandemi Covid-19 di mana anggarannya baru diterima di akhir tahun 2021. "Itu baru bisa dipakainya lama sekali, (nunggu) perubahan, jadi akhir tahun berikutnya. Maka saya usul agar regulasinya diubah, begitu itu masuk dalam hal seperti itu boleh digunakan," tuturnya.

Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada seluruh kabupaten/kota serta lembaga vertikal yang menerima alokasi agar kompak mengelolanya dengan baik. Terutama menghadapi tahun 2023 yang diprekdisikan tidak mudah.

Gubernur Jateng dua periode itu mengatakan, anggaran itu harus dimaksimalkan pada tercapainya tujuan kemandirian pangan dan energi. Selain itu juga untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan.

"Agar di 2023 kita itu kita punya daya, punya kekuatan, punya sumber yang baik. Kalau dikelola dengan baik maka sebenarnya di tengah sulitnya situasi dunia kemandirian kita diuji dan bisa kita tunjukkan," tegasnya.

Adapun Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb, Taukhid mengatakan Jawa Tengah secara simultan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan tren positif dan mampu tumbuh di atas 5% dalam kurun waktu 4 triwulan berturut sejak triwulan IV tahun 2021.

"Perkembangan inflasi relatif stabil dibandingkan dengan daerah lain dan mulai menunjukkan penurunan ke level 5,81% (yoy) di November dari sebelumnya 6% di bulan Oktober 2022," ujarnya.

Taukhid berharap dengan angka tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga. (k28)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ganjar pranowo jateng apbn
Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top