Kenaikan Upah Bukan Faktor Pemicu Inflasi di Jawa Tengah

Dalam beberapa tahun terakhir, tren laju peningkatan upah di Jawa Tengah justru mengalami penurunan.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, SEMARANG - Ekonom Universitas Diponegoro FX Sugiyanto menafikan anggapan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi salah satu faktor pemicu inflasi di Jawa Tengah.

"Ternyata upah riil di Jawa Tengah itu menurun tingkat kenaikannya dalam lima tahun terakhir," jelasnya, Kamis (12/1/2023).

Dalam seminar yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Kota Semarang, Sugiyanto memaparkan bahwa ada korelasi negatif antara tingkat inflasi dengan UMP. Kenaikan inflasi tetap terjadi meskipun laju kenaikan UMP memperlihatkan tren penurunan.

"Jadi, mohon maaf, kalau belakangan ada tuntutan buruh itu ya agak wajar. Karena daya belinya turun, untungnya di Jawa Tengah [UMP] tetap naik," kata Sugiyanto.

Lebih lanjut, Sugiyanto menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi pendorong inflasi di Jawa Tengah. Selain itu, kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil inflasi terbesar kedua. Dilanjutkan oleh kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki.

"Walaupun korelasinya kuat tetapi andilnya relatif kecil," tambahnya.

Dalam jangka panjang, Sugiyanto menyebut pentingnya pengendalian inflasi dari faktor penawaran. Ketersediaan pasokan pangan dan energi dalam jangka panjang perlu diperhatikan. Begitu pula dengan upaya diversifikasinya.

Lebih lanjut, perbaikan sistem distribusi juga perlu dilakukan. Sugiyanto memberikan contoh bahwa kenaikan harga komoditas beras lebih disebabkan oleh membengkaknya harga di tingkat pedagang ketimbang produsen.

"Jadi ada persoalan di jalan, dari petani ke pengguna. Ini yang disebut distribusi, sistem logistik, sistem informasi pangan. Biaya di sini yang sangat tinggi," jelas Sugiyanto.

Di sisi lain, Sugiyanto mengingatkan pengendalian harga beras demi menekan inflasi semestinya tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani sebagai produsen.

"Karena seolah-olah untuk mengendalikan inflasi maka harga beras harus rendah. Padahal, kalau kita lihat, fakta di Indonesia baik petani atau nelayan, mereka justru mengharap ada kepastian harga atas komoditas yang mereka hasilkan," jelasnya.

Pada perkembangan lainnya, Sugiyanto mengungkapkan bahwa pada 2023 ini angka inflasi di Jawa Tengah semestinya masih bisa terkendali. Pasalnya, Jawa Tengah punya fundamental perekonomian yang kuat.

"Kalau kita bicara ketahanan ekonomi, termasuk inflasi. Jawa Tengah itu stabil kok. Dalam 10 tahun terakhir stabil dan kuat. Itu dalam kondisi banyak kekurangan, termasuk secara kelembagaan. Bagaimana kalau Jawa Tengah dikelola dengan baik," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper