Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jateng Pacu Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Pemprov Jateng memacu aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan jemput bola ke instansi pemerintah lembaga pendidikan.
Ilustrasi KTP elektronik atau e-KTP./Dirjen Dukcapil Kemendagri
Ilustrasi KTP elektronik atau e-KTP./Dirjen Dukcapil Kemendagri

Bisnis.com, SEMARANG - Pemprov Jateng genjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan jemput bola ke instansi pemerintah lembaga pendidikan. Kementerian Dalam Negeri, menargetkan sebanyak 25 persen dari total perekaman e-KTP di Jateng telah mengaktivasi IKD hingga akhir 2023. 

Sekretaris Dispermadesdukcapil Jateng Nur Kholis mengatakan, pihaknya melakukan berbagai terobosan untuk menaikkan jumlah aktivasi IKD. Mulai dari jemput bola ke berbagai instansi di bawah Pemprov Jateng, pemkab dan pemkot, hingga ke universitas-universitas yang menyasar mahasiswa.

Selain itu, bagi warga yang saat ini tengah melakukan perekaman e-KTP diwajibkan untuk mengaktivasi IKD. Meski demikian, adanya IKD bukan berarti meniadakan keberadaan fisik KTP, karena variasi pengguna KTP yang belum memiliki perangkat digital. 

"IKD di Jateng ditargetkan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu 25 persen dari perekaman. Rerata di setiap kabupaten/kota sekitar 200.000 aktivasi. Kalau dihitung masih jauh sekali, baru mencapai sekitar satu atau dua persen paling tinggi," ucapnya, Selasa (21/2/2023).

Menurutnya, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga kini tidak perlu menenteng fisik KTP dalam menjangkau pelayanan publik. 

Cukup memiliki telepon pintar berbasis Android, tidak hanya data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang akan tercantum. Adapula Kartu Keluarga (KK) digital, NPWP, sejarah vaksinasi Covid-19, informasi kepemilikan kendaraan, informasi BKN serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024. Dengan ini, nantinya akses ke pelayanan publik lebih mudah. Tidak perlu fotokopi cukup dengan scan kode batang (barcode). 

"Komplet harapannya data kependudukan ada di handphone, pelayanan ada disitu, pindah (tempat tinggal) di situ. Untuk negara bisa berhemat karena untuk setiap keping (KTP-El) setiap pencetakan itu sekitar 10 ribu rupiah, belum yang lain-lain," jelasnya.

Terkait keamanan data, Nur Kholis menyebut selalu ada update keamanan yang dilakukan oleh Kemendagri yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).(K28)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alif Nazzala R.
Editor : Miftahul Ulum

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper