Bisnis.com, SEMARANG - Kian masifnya penggunaan sistem pembayaran nontunai tak cuma menawarkan kemudahan di masyarakat. Pembayaran nontunai juga ikut meningkatkan kompleksitas dan risiko keamanan yang ditanggung.
"Di satu sisi, pembayaran nontunai ini memberikan kemudahan tetapi jangan lupa untuk tetap aware akan risiko yang ada. Sehingga akselerasi pembayaran nontunai itu tidak justru kontraproduktif," ucap Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Nita Rachmenia, pada Rabu (18/9/2024).
Nita menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial telah memberikan pengaruh besar pada perilaku transaksi khususnya secara nontunai di masyarakat.
BI sebagai bank sentral dalam hal ini mengambil peran untuk menjamin stabilitas sistem pembayaran lewat berbagai infrastruktur yang dimiliki. Misalnya dengan mengembangkan teknologi Quick Response Indonesia Standard (QRIS) ataupun BI Fast.Hingga 2024, transaksi QRIS di Jawa Tengah sendiri didominasi oleh masyarakat perkotaan.
Kota Semarang tercatat memiliki volume transaksi QRIS tertinggi se-Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas. Adapun untuk merchant QRIS mayoritas diisi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Dari pilar tugas BI, ada stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran. Ketiganya untuk memastikan keberlanjutan jalannya roda perekonomian. Kami di Jawa Tengah berusaha untuk mendukung tiga hal tersebut lewat berbagai macam infrastruktur yang kami miliki maupun lewat ritel," jelas Nita.
Baca Juga
Upaya akselerasi transaksi nontunai juga terus didorong BI kepada pemerintah daerah. Nita menjelaskan, elektronifikasi pembayaran pemerintah dilakukan secara bertahap. Pertama, dengan memastikan dasar hukum baik melalui peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
Selain itu, BI juga ikut mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem transaksi nontunai sebagai metode penghimpunan pendapatan daerah baik dalam bentuk retribusi maupun pajak.
"Elektronifikasi pembayaran tersebut akan memberikan berbagai manfaat. Salah satunya penerimaan daerah akan jadi lebih transparan dan masuk langsung ke rekening kas," jelas Nita.
