Kebijakan Publik Diharapkan Lebih Sensitif Gender

Bisnis.com, JAKARTA-- Kebijakan publik diharapkan lebih sensitif gender dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dalam wilayah privasi yang tidak terlepas dengan wilayah publik.

"Sering kebijakan mengatur wilayah publik, tidak melihat berhubungan dengan wilayah yang privasi. Paradigma gender melihat privasi dan publik tidak bisa dipisah," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan Gadis Arivia, Kamis (9/3/2017).

Kebijakan publik dengan ketersediaan rumah sakit dan bidan lebih banyak, menurut dia, tidak bisa dianggap cukup selesai melainkan perlu diperhatikan juga bagaimana perempuan diperlakukan dan perasaannya.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan.

Gadis menyebut perempuan masih mengalami kekerasan dan diskriminasi budaya yang mempengaruhi eksistensinya dan menjadi bagian persoalan.

"Misalnya perempuan merasakan dirinya tidak diperhitungkan atau diabaikan. Itu yang membuat kematian ibu masih tinggi dan patriarki menguat," tutur dia.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, perempuan yang bersaing dengan baik saat perguruan tinggi tidak mendapat kesempatan dalam lingkungan pekerjaan karena budaya perusahaan yang patriarkis. Jabatan strategis di perusahaan lebih banyak diisi oleh laki-laki.

Gadis mengatakan untuk mengubah hal tersebut diperlukan tekad dari pemimpin sehingga diikuti sampai ke bawah dan juga sektor swasta.

"Itulah perlunya pemimpin mengeset nada. Sampai ke bawah begitu. Penting ada laki-laki feminis yang didengar di semua lini kehidupan. Sayangnya sekarang figur seperti itu tidak ada," ujarnya.