Bisnis.com, SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mencatat penerimaan pajak mencapai Rp12,3 triliun pada Januari – 11 Juli 2017 atau 39% dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp31,6 triliun.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) I Irawan mengatakan kontributor terbesar penerimaan pajak di wilayah kerjanya berasal dari sektor industri, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), farmasi, dan sejumlah industri unggulan lainnya.
“Kita tahu, Jateng merupakan salah satu daerah industri yang terlihat dari menyebarnya sejumlah kawasan industri di sejumlah kabupaten/kota,” ujarnya, Selasa (11/7/2017).
Sebagai informasi, Kanwil DJP Jateng I memiliki wilayah kerja sepanjang pantai utara Jateng terdiri dari 16 kantor pelayanan pajak (KPP), mulai dari Tegal hingga Rembang.
Menurutnya, penerimaan pajak di semester I memang belum terlalu tinggi seiring dengan kegiatan bisnis perusahaan dan pengeluaran dari pemerintah daerah.
Meskipun realisasi paruh pertama tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi semester I 2016 yang menyentuh level 30% dari target sepanjang tahun lalu.
Kanwil DJP Jateng I optimistis penerimaan pajak bisa digenjot pada semester II seiring dengan upaya korporasi dalam merealisasikan kegiatan usaha dan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran.
Hal itu juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jateng 2017 yang diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya di kisaran 5,1%.
“Biasanya tren tahunan memang semester II penyerapan akan tinggi. Untuk itu, kami optimistis target Rp31,6 triliun akan tercapai,” tuturnya. Dia mengatakan total target penerimaan pajak sebesar itu mengalami penurunan dibandingkan dengan target penerimaan tahun lalu sebesar Rp32 triliun.
Hal itu disebabkan tahun lalu ada momentum program pengampunan pajak (tax amnesty) sehingga target yang dibebankan lebih tinggi.
Menurut Irawan, wajib pajak yang terdaftar di Jateng I mencapai 1,6 juta wajib pajak, baik perorangan maupun badan. Dari data itu, wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan surat pemberitahunan tahunan (SPT) hanya 700.000 wajib pajak.
“Namun, yang menyampaikan SPT baru 500.000 wajib pajak,” ujarnya. Oleh karena itu, Irawan menambahkan pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait dengan kesadaran membayar pajak.
“Edukasi terus dilakukan. Masyarakat banyak yang belum tahu mengenai pajak. Kenapa sih harus bayar? pajak. Peran media massa sangat besar. Media bisa membangun perspektif orang,” tegasnya.
Dia melanjutkan Kanwil DJP Jateng I juga akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak di wilayah kerjanya terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu itu diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Mei 2017.
Perppu tersebut diterbitkan untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Perppu yang terdiri dari sepuluh pasal tersebut mengatur wewenang pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk melihat laporan yang berisi informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan.
