Rusunawa Pekerja di Bantul Tak Laku, Harga Sewa Kemahalan?

Bisnis.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan peminat sewa rumah susun sederhana sewa pekerja di jalan lingkar selatan kawasan Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, tergolong minim.

"Dari sekitar 180 unit yang tersedia, baru sekitar 10 pemohon yang mengembalikan formulir pendaftaran," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bantul Bobot Arifiaidin di Bantul, Minggu (23/7/2017).

Pihaknya belum mengetahui pasti alasan minimnya peminat rusunawa pekerja yang belum lama selesai dibangun itu, namun diakui pihaknya sudah berusaha melakukan sosialisasi mengenai rusunawa pekerja tersebut kepada warga Bantul.

Ia mengatakan, pada saat sosialisasi rusunawa pekerja beberapa waktu lalu, yang mengambil formulir pendaftaran untuk menempati hampir mencapai sekitar 200 formulir, namun saat pengembalian baru ada 10 formulir.

"Saat ini kami juga sedang mengevaluasi minimnya peminat rusunawa pekerja. Kalau di rusunawa terdiri dari dua blok kembar dengan kapasitas 180 unit," katanya.

Namun demikian, ada beberapa keluhan yang sempat muncul terkait harga sewa yang dinilai terlalu mahal, sehingga memang secara tidak langsung memengarhui peminat pekerja untuk menyewa dan menempati fasilitas pemerintah itu.

"Memang benar ada keluhan kalau sewanya terlalu mahal, akan tetapi nanti kami sesuaikan dengan harga yang lebih terjangkau," katanya.

Harga sewa yang ditawarkan Rp300.000 per bulan untuk rusunawa keluarga dan perseorangan Rp150.000. Terkait persyaratan, tidak harus warga Bantul namun syaratnya penghuni tersebut adalah orang yang bekerja di Bantul.

"Prinsip rusunawa diprioritaskan untuk pekerja yang kesulitan tempat tinggal. Dalam aturan tidak mengatur spesifik apakah yang menempati harus warga miskin atau orang kaya. Persyaratannya hanya untuk pekerja," katanya.

Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis mempertanyakan minimnya peminat rusunawa di kawasan Banguntapan Bantul tersebut, sehingga perlu dicarikan solusi dari pemda setempat agar keberadaan fasilitas itu dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Pemkab harus mengevaluasi kenapa rusunawa sepi. Apakah karena fasilitas yang minim, lokasi kurang strategis, kondisi bangunan yang kurang layak atau karena harganya yang dianggap mahal," katanya.