Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD guna mengurangi angka kemiskinan di 35 kabupaten/kota.
"Ada 12 organisasi perangkat daerah [OPD] yang masuk dalam TKPKD untuk mengeroyok masalah kemiskinan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko di Semarang, Rabu (23/8/2017).
Ia menjelaskan bahwa dalam mengurangi angka kemiskinan, maka OPD yang masuk TKPKD akan dibagi menjadi beberapa klaster.
Klaster pertama, kata dia, khusus mengatasi kemsikinan dari sisi pangan, kesehatan, hingga akses pendidikan, sedangkan klaster kedua, menangani bagaimana masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup masing-masing.
"Peningkatan taraf hidup ini bisa dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memberi stimulan lewat pendampingan dan tambahan modal usaha," ujarnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pola keroyokan dari berbagai pihak yang terkait. Menurutnya, belum ada teori yang bisa menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah dengan cepat, apalagi dengan kondisi perekonomian seperti sekarang.
"Kayaknya polanya mesti keroyokan. Katakan kita ambil dari angle budget, maka APBD gak cukup, inovasinya harus ada, kita keroyok dengan CSR, 'database' dikuatkan dan programnya diarahkan serta fokus pada yang miskin," katanya.
Sementara itu, Ketua TKPKD Provinsi Jateng Heru Sudjatmoko menjelaskan dari 35 kabupaten/kota di Jateng, masih ada 15 kabupaten yang persentase kemiskinannya tinggi, yakni Kabupaten Blora, Grobogan, Cilacap, Purworejo, Klaten, Demak, Sragen, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
