Pemerintah Meluncurkan Pembiayaan Rumah Pekerja Informal

Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja sektor informal dengan menggandeng empat lembaga jasa keuangan.

"Selama ini, masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak tetap masih sulit mengakses kredit pemilikan rumah [KPR]," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Semarang, Rabu (23/8/2017).

Hal itu diungkapkannya usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PUPR dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), PT Pegadaian, dan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia.

Lana menyebutkan pembiayaan mikro perumahan itu diharapkan sesuai dengan karakteristik, terutama penghasilan masyarakat sektor informal yang kurang cocok diberikan kredit dalam jumlah yang besar.

"Seperti buruh, pedagang, petani, dan lainnya, kan masih sulit mengakses KPR dari bank. Makanya, kami desain pembiayaan mikro perumahan ini maksimal Rp50 juta dengan tenor waktu selama lima tahun," katanya.

Untuk tahap awal, sumber dana pembiayaan mikro perumahan tersebut menggunakan murni dana lembaga jasa keuangan dengan mekanisme pasar yang lebih fleksibel dalam pemanfaatannya.

Sebagai pilot project, skema pembiayaan mikro perumahan itu akan disalurkan kepada komunitas masyarakat berpenghasilan tidak tetap di 16 provinsi yang memperoleh dana Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan 2017.

Direktur Konsumer BRI Randi Anto menjelaskan skema pembiayaan perumahan untuk rumah swadaya sangat menarik dan sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kurang mampu.