Bisnis.com, SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah menyatakan pengawasan dana desa membutuhkan pendekatan sistem. Prakiraan awal ini seiring rampungnya pemeriksaan sampel pada empat kabupaten di Jawa Tengah.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo mengatakan dari pemeriksaan yang dilakukan, permasalahan penggunaan dana desa sudah dimulai semenjak tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban.
“Kami baru menyampling empat kabupaten, Temanggung, Jepara, Grobogan, dan Brebes. Permasalahan di desa lain juga sama seperti itu,” kata Hery di Semarang, Rabu (18/10/2017).
Dia mencontohkan kelemahan pengelolaan yang ditemukan meliputi ketidakjelasan rencana anggaran biaya (RAB) yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pengukuran efektivitas penggunaan dana.
Selain itu, adanya permasalahan kekurangan pekerjaan, kurangnya spek pekerjaan hingga kemahalan harga untuk pekerjaan menggunakan dana desa. “Termasuk ketidaktertiban pencatatan selama penggunaan dana, sehingga sulit dilakukan pengawasan,” katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dana desa ini adanya aturan yang tidak sinkron dari tiga lembaga di atas desa. Ketidaksingkronan itu mulai dari aturan tingkat pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi , Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Selain itu aturan dari tingkat provinsi dan kabupaten kota sendiri.
“Ini akan ditingkatkan pemeriksaannya. Kami melihat masih banyak kelemahan tata kelola keuangan dana desa, itu merupakan ranah tanggung jawab pemerintah di atasnya baik pusat, provinsi, maupun kabupaten. Ini [pemeriksanaan lanjutan] akan kami lakukan di 2018,” ujar Hery.
Dengan pembenahan sistem pengawasan dana desa ini, diharapkan membawa dampak perbaikan yang menyeluruh. Pasalnya jika menggunakan pendekatan audit seperti yang saat ini berlaku, diperlukan sumber daya BPK yang sangat besar mengingat dana disalurkan ke 75.000 desa se-Indonesia.
“Kalau kami masuk ke seluruh desa, sampai kapan pemeriksaan dana desa selesai,” katanya. Perbaikan sistem yang mendesak ini, kata dia mencontohnya, seperti perlunya saluran khusus untuk pelaporan penyimpangan. Hingga standarisasi acuan akuntasi untuk pelaporan dana desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan kemampuan kepala desa dalam mengelola dana desa mengalami kemajuan signifikan. Hal tersebut ditandai dengan penyerapan dana desa Tahun 2016 yang jauh meningkat yakni 97% dari Rp46,9 Triliun, sementara pada 2015 hanya terserap 82% dari Rp20,8 Triliun.
Eko mengklaim selama 3 tahun terakhir, negara telah mengeluarkan total anggaran Rp120 Triliun ke desa. Dana ini diklaim telah membangun sekitar 120.000 kilometer jalan desa dan berbagai infrastruktur lain di tingkat pedesaan.
"Dana desa diharapkan bisa jadi stimulus pembangunan desa. Sekarang dengan dana desa kita dorong agar perekonomian masyarakat semakin meningkat. Sehingga nantinya bisa membangun kebutuhan infrastrukturnya secara mandiri, membangun MCK sendiri, sanitasi air bersih sendiri, dan lainnya."
