Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan inflasi wilayah tersebut berada di level 4%±1% hingga akhir 2017.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah sebenarnya memproyeksikan inflasi di provinsi itu berada di kisaran 3,5%±1% pada periode 2016-2020.
Selain itu, pada kurun 2021-2014 inflasi provinsi tersebut diproyeksikan pada level 3%±1%.
Menurutnya, inflasi bisa dikendalikan berkat kerja sama sejumlah pemangku kepentingan, seperti dinas-dinas terkait di Pemprov Jawa Tengah, Bank Indonesia, dan stakeholders lainnya.
“Jateng berhasil mengendalikan inflasi dalam level yang rendah,” ujarnya saat menjadi narasumber pada Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (20/11/2017).
Dia mengatakan inflasi harus ditekan dan dikendalikan karena itu berpengaruh kepada daya beli masyarakat.
Ganjar menceritakan jurus jitunya dalam mengontrol inflasi di Jateng dengan penduduk sekitar 36 juta jiwa dan 35 kabupaten/kota yang dipimpinnya.
Dia mengungkapkan program Sistem Informasi Harga dan Komoditi (Sihati) yang merupakan kerja sama Pemprov Jateng dengan Bank Indonesia.
Menurutnya, software ini berbentuk diskusi secara cepat tanpa rapat langsung yang bisa meminimalisasi biaya serta bisa langsung mengambil tindakan.
“Semua dinas kami memiliki akun di media sosial untuk menyampaikan harga setiap hari, maka kita bisa memantau lalu menyampaikannya ke media massa. Hal inilah yang juga mengontrol inflasi,” ujarnya.
Dia berharap program ini bisa digunakan di seluruh provinsi di Indonesia yang nantinya bermuara ke Presiden RI. “Jadi lebih efektif dan terkontrol oleh presiden di wilayah mana yang tidak berjalan kontrolnya,” ujar Ganjar.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jateng pada kurun Januari-Oktober 2017 mencapai 2,68%.
Ganjar menambahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng memiliki program Pengendalian dan Pengawasan Harga melalui Lima Langkah (Pandawa Lima) dalam upaya menjaga ketersediaan dan mengendalikan inflasi.
Adapun lima langkah itu adalah pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan aman dan lancar, perluasan akses informasi, dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.
