Bisnis.com, SOLO—Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menargetkan seluruh warganya terkaver Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada awal Februari.
Pada Rabu (17/1) pagi, Pemkot Solo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPS) Kesehatan menandatangani perjanjian kerja sama di Halaman Balai Kota Solo. Wali Kota Solo, F. X. Hadi Rudyatmo, berharap Februari seluruh masyarakat Solo, penerima bantuan iuran (PBI) maupun mandiri tergabung menjadi peserta JKN-KIS. Pemerintah menargetkan pada 1 Januari 2019, seluruh penduduk terdaftar dalam program JKN-KIS atau universal health coverage dengan setidaknya 95% penduduk terdaftar menjadi peserta.
“Ada tiga kategori masyarakat tidak mampu, yakni rentan miskin, miskin dan sangat miskin. Kategori rentan miskin memiliki jumlah cukup banyak sehingga Pemkot berinisiatif membuat kebijakan menanggung warga yang masuk ketegori rentan miskin menjadi peserta PBI daerah.Pemberian kartu JKN-KIS dari APBD Kota ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat,” ujar Rudy, Rabu (17/1/2018).
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Solo juga membagikan kartu JKN-KIS ke warga PBI. Secara bertahap, Pemkot membagikan JKN-KIS yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Solo. “Kartu JKN-KIS yang ditanggung APBD sebanyak 1.256 KK yang terdiri atas 2.150 jiwa yang berasal dari lima kecamatan,” terang Kepala Dinas Kesehatan Solo, Siti Wahyuningsih.
Hingga Januari ini, Pemkot telah membagikan 55.284 kartu JKN-KIS dari target sasaran 77.000 jiwa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS Solo hingga 30 Desember 2017 sebanyak 484.748 jiwa atau sebanyak 86,76% dari total penduduk 558.698 jiwa. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Agus Purwono, menyampaikan hingga pertengahan Januari, ada penambahan 4.736 peserta yang berasal dari 2.456 KK.
Dia mengatakan Solo merupakan kota pertama di wilayah Cabang Surakarta yang memiliki komitmen tinggi untuk mencapai universal health coverage. Hal ini diharapkan dapat diikuti kabupaten lain di Soloraya.
