Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wakil Bupati Diminta Ciptakan Gerakan Kudus Baru

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung gerak cepat untuk menstabilkan roda pemerintahan di Kabupaten Kudus usai bupatinya, Muhammad Tamzil diciduk KPK
Alif Nazzala Rizqi
Alif Nazzala Rizqi - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  16:20 WIB
Tersangka terkait dugaan kasus suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019, Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (kiri) memasuki mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). - ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat
Tersangka terkait dugaan kasus suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019, Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (kiri) memasuki mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). - ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung gerak cepat untuk menstabilkan roda pemerintahan di Kabupaten Kudus usai bupatinya, Muhammad Tamzil diciduk KPK.

Secara khusus Ganjar meminta Wakil Bupati Kudus memimpin gerakan Kudus Baru. 

Mengawali gerakan Kudus Baru itu, Ganjar bahkan harus turun sendiri memimpin High Level Meeting pada Sabtu (27/7/2019) tengah malam. Rapat diikuti oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Wakil Bupati Kudus, Sekda Kabupaten Kudus, dan pejabat di lingkungan Pemkab Kudus lainnya.

Ganjar mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Kudus agar tidak mandek walaupun Bupati Kudus sudah dijadikan tersangka KPK.

"Saya meminta kepada Wakil Bupati Kudus untuk segera mengirimkan surat ke KPK, untuk meminta koordinasi superfisi pencegahan korupsi. Supaya didampingi KPK. Hari Seninnya (29/7) saya juga minta pak Bupati untuk menyelenggarakan apel dan berbicara Kudus Baru," terangnya, Selasa (30/7/2019).

Kudus Baru yang dimaksud Ganjar yakni dengan mereformasi seluruh pola pikir dan cara kerja ASN yang ada di Pemkab Kudus. Maka tidak ada lagi titik-titik rawan yang bisa memberikan kesempatan munculkan korupsi baru.

"Titik-titik rawan ini harus didampingi oleh KPK dan dibuatkan sistem informasinya, pengelolaan gratifikasinya, dan pemerintahannya," tambahnya.

Ganjar menegaskan, ada aturan promosi terbuka dan sudah ada UU ASN yang mengatur promosi jabatan tersebut.

"Tapi mengapa Pemkab Kudus tidak mau melakukan itu. Padahal ada panselnya dan semua transparan. Tapi kalau memang di dalam ASN tidak mendukung, maka negosiasi bawah meja akan berjalan karena saling menikmati. Ini kan perselingkuhan yang sempurna dan dia (Bupati Kudus) menikmati semuanya," ujarnya.

Dirinya berharap, ada ASN yang merasa terganggu dengan perilaku korup tersebut dan mau melaporkannya. Maka supaya semuanya bisa terbongkar.

"Maka benar sudah terbongkar dan saya yakin ini akan didalami lagi oleh KPK. Dugaan saya tidak akan berhenti di sini (bupatinya) saja," tegasnya.

Berkali-kali Ganjar selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan. Bahkan melalui grup Whatsapp yang ada di ponsel genggamnya.

 "Saya terus sampaikan hal-hal yang bisa mencegah (korupsi) di antara kita. Kita ingatkan terus. Ya dia (Bupati Kudus) saja yang nekat," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi kudus
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top