Bisnis.com, SEMARANG - Kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) dari pemerintah pusat telah habis.
Hal tersebut menjadi ancaman yang serius di industri properti. Padahal industri properti merupakan, salah satu dari industri selain pariwisata dan infrastruktur yang mampu menggerakkan perekonomian sampai ke pelosok tanah air secara masif.
Sehingga, persoalan itu ditanggapi DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng yang meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PUPR dan Kementrian Keuangan RI untuk menambah kuota yang diajukan sesuai DPP REI yaitu sebanyak 140.000 unit untuk kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Agar program pemerintah yang akan membangun 1 juta rumah bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga
"Dari program 1 juta rumah dari pemerintah, REI mendapatkan sekitar 250.000 unit rumah, khususnya rumah MBR. Sejak dua bulan ini, akad kepemilikan rumah subsidi terpending, karena ada permasalahan tersebut, kalau ini tidak segera direspon oleh pusat, tentu pengembang akan kerepotan," kata Ketua DPD REI Jateng MR Prijanto Rabu (11/9/2019).
Sampai saat ini, lanjut Prijanto, pengajuan dari DPP REI itu kepada menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan menteri keuangan sampai sekarang belum juga turun.
Namun, pemerintah mengalihkan kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2TB).
"Intinya masyarakat akan dilihat dari kemampuan menabung, bisa membayar kredit pemilikan rumah (KPR), dan memiliki endapan tiga kali angsuran di tabungannya. Adapun target dari skema tabungan ini sebanyak 12.000 unit. Tapi skema ini belum berjalan selama dua bulan terakhir ini. Sebetulnya bila dilihat sekilas skema ini menyenangkan pemerintah akan membantu sebesar Rp40 juta rupiah untuk setiap debitur, "terangnya.
Usaha lain dari DPD REI, kata Prijanto solusinya yakni dengan menghubungi pihak salah satu perbankan untuk bisa memberikan kredit rumah yang lebih murah, dengan bunga sebesar 7,8% sampai Oktober 2019. Lalu, bunga sebesar 8,8% selama dua tahun, lalu sesuai dengan besaran bunga bank yang berlaku.
Sementara itu, salah satu pengembang perumahan Bukit Graha Asri, Sunatha Liman Said mengatakan, dengan dipendingnya pencairan pembiayaan FLPP khusus rumah MBR, mempengaruhi jumlah transaksi pihak pengembang. Sejak dua bulan terakhir, belum ada transaksi yang masuk untuk tipe MBR.
"Kadang rekan-rekan pengembang yang sudah di acc bank, namun belum bisa cair untuk pendanaannya. Saya khawatir, kalau masalah ini tidak segera direspon pemerintah justru memberikan dampak negatif, "imbuhnya yang juga pengurus DPD REI Jateng itu.
Sedangkan rumah MBR yang telah dibangun di Jawa Tengah, lanjut Sunatha ada sekitar 4.000 sampai 7.000 unit rumah MBR.
Namun hal ini tidak bisa akad lantaran belum adanya kejelasan terkait tambahan kuota FLPP.
"Saat ini kita masih menunggu tambahan kuota, dan ditakutkan kedepannya pengembang tak bisa membayar kredit pembangunan ke bank dan efeknya kredit bermasalah perbankan akan meningkat,"katanya.
