Bisnis.com, SEMARANG—Kalangan pengembang yang tergabung di dalam Real Estate Indonesia (REI) menantikan adanya skema pembiayaan baru untuk mendorong realisasi Program Sejuta Rumah (PSR), seiring dengan mennipisnya dana menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ketua DPD REI Jateng MR Prijanto menyampaikan, sampai dengan Juli 2019, REI Jateng sudah mengembangkan 4.000 unit rumah bersubsidi yang dapat dibiayai FLPP. Namun, kuota FLPP tersebut kini sudah habis.
Oleh karena itu, pihak pengembang tentunya sangat menantikan skema pembiayaan baru agar kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengakses pembelian rumah.
Di sisi lain, pihak developer di wilayah Jateng sudah terlanjur memacu pengembangan rumah murah. Bila konsumen tidak bisa mengakses KPR bersubsidi, sehingga tidak dapat membeli rumah, keuangan perusahaan pengembang tentunya akan terpukul.
“Kami sangat bersemangat menyediakan rumah bersubsidi. Sekitar 70% pengembang di REI Jateng fokus membuat rumah subsidi. Makanya kami menantikan skema pembiayaan baru, agar memudahkan akses bagi MBR,” ujarnya kepada Bisnis.
Pada tahun ini, REI Jateng menargetkan penjualan rumah mencapai 10.000 unit. Artinya, pemasaran rumah bersubsidi berkisar 7.000 unit.
Prijanto mengatakan, ada dua alternatif pembiayaan rumah murah yang sedang dimatangkan. Pertama, PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. akan menawarkan skema pengganti FLPP, dengan bunga yang kompetitif.
Kedua, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyediakan pembiayaan rumah murah di satu provinsi.
“Kedua skema ini kami tunggu. Karena sebagian rumah bersubisi sudah kami bangun. Kan sayang kalau terhambat di pembiayaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur utama Bank BTN Maryono mengungkapkan, kuota perusahaan dalam menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tinggal sedikit. Untuk tetap mendorong pertumbuhan kepemilikan rumah bersubsidi, pihaknya sedang menyiapkan skema BP2BT.
“Kami sedang menyiapkan, mudah-mudahan bisa bulan ini diluncurkan skema BP2BT. Karena kuota FLPP tinggal sedikit,” ujarnya kepada Bisnis di Universitas Diponegoro, Minggu (18/8/2019).
BPB2BT merupakan skema KPR dengan subsidi uang muka hingga 40% atau Rp32,4 juta untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Adapun, tingkat bunga disesuaikan dengan kredit di tingkat pasar.
Lama tenor KPR sama seperti FLPP, yakni 20 tahun. BPB2BT juga memiliki keunggulan lain dari FLPP, yakni skema tersebut bisa digunakan untuk pekerja di sektor informal, asalkan sudah memiliki riwayat tabungan yang memadai.
“Uang mukanya itu berupa hibah, bisa sampai 40%. Kita besarkan pembayaran DP-nya, bunganya nanti sesuai pasar,” imbuhnya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
