Bisnis.com, SEMARANG - Sebanyak 40.000 masyarakat prasejahtera di Jawa Tengah tergraduasi atau bukan lagi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Puluhan warga tersebut telah keluar dari PKM PKH karena sudah dapat mencukupi kebutuhan secara mandiri serta mengundurkan diri atas kesadaran sendiri.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen pun mengapresiasi PKH Jateng yang turut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Jateng. Sebanyak 40.000 keluarga yang telah keluar sebagai KPM PKH merupakan penurunan angka kemiskinan yang cukup bagus.
“Saya minta pemasangan papan informasi daftar warga miskin penerima bantuan pemerintah lebih dioptimalkan. Karena ternyata pemasangan stiker di rumah warga penerima manfaat sangat efektif. Setelah pemasangan stiker sebagai tanda warga penerima PKH, banyak warga yang mengundurkan diri karena merasa malu dan sadar dirinya tidak berhak menerima bantuan,” katanya Selasa (5/11/2019).
Korwil PKH Jateng II M Arif Rohman Muis menyebutkan, hingga Oktober 2019 tercatat sebanyak 40 ribu dari 1.500 KPM PKH di Jateng graduasi atau telah keluar sebagai PKM PKH. Rinciannya, sebanyak 24.000 KPM PKH adalah graduasi kategori mampu dan 16.000 graduasi mandiri.
“Graduasi mampu artinya sudah mampu secara ekonomi dan layak keluar sebagai KPM PKH. Sedangkan graduasi mandiri, karena keluarnya atas kesadaran sendiri. Mereka sadar bahwa sudah tidak layak mendapatkan bantuan PKH,” jelasnya.
Baca Juga
Menurutnya, penempelan stiker PKH di setiap rumah penerima bantuan pemerintah tersebut cukup efektif. Tidak sedikit penerima PKH yang kondisi ekonominya mampu, telah mengundurkan diri sebagai KPM PKH dengan kesadaran sendiri.
“Kami juga memasang papan informasi daftar penerima bantuan PKH yang dipasang di depan balai desa, sehingga masyarakat pun mengetahui dan memantau siapa saja warga yang mendapat bantuan,” terangnya.
Sementara itu, berbagai program terus digencarkan. Di antaranya menyelenggarakan pelatihan pengemasan makanan ringan dan membuat beragam produk kerajinan berbahan bambu.
Program pelatihan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Magelang tersebut merupakan kerjasama Kemensos dengan Kementerian Perindustrian.
“Selain upaya pemberdayaan masyarakat, kami juga mengajak warga prasejahtera berwirausaha. Setelah usaha membuka usaha, selanjutnya akan dibantu pendampingan dan permodalan untuk mengembangkan usaha,” katanya.
