Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Karantina Kesehatan atau Darurat Sipil, Ganjar: Peraturan PP-nya masih Ditunggu

Pemerintah merencanakan melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus covid-19. Bahkan apabila kondisi memburuk, tindakan darurat sipil akan dilakukan sebagai opsi terakhir untuk mendukung kelancaran kebijakan itu.
Alif Nazzala Rizqi
Alif Nazzala Rizqi - Bisnis.com 31 Maret 2020  |  13:58 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima bantuan VTM sebanyak 1000 pcs untuk Jawa Tengah dari Lembaga Eijkman di Puri Gedeh pada Kamis (26/3/2020). - Bisnis/Alif Nazzala Rizqi
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima bantuan VTM sebanyak 1000 pcs untuk Jawa Tengah dari Lembaga Eijkman di Puri Gedeh pada Kamis (26/3/2020). - Bisnis/Alif Nazzala Rizqi

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah merencanakan melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus covid-19. Bahkan apabila kondisi memburuk, tindakan darurat sipil akan dilakukan sebagai opsi terakhir untuk mendukung kelancaran kebijakan itu.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat dimintai tanggapan menerangkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

Menurutnya, sampai saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu masih digodok dan belum diputuskan.

"Sekarang sedang disiapkan, kami masih menunggu PP nya dari pusat. Sebentar lagi Menko PMK akan membicarakan itu dengan kami dan kami harap ada solusi terbaik," kata Ganjar Selasa (31/3/2020).

Menanggapi pro kontra rencana penerapan darurat sipil dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, Ganjar menilai itu hal yang wajar. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena tindakan darurat sipil diambil apabila kebijakan pembatasan sosial tidak berjalan efektif.

"Ketika melihat sebuah kebijakan tidak bisa efektif untuk dilaksanakan, memang harus ada perbaikannya. Kalau dilihat grafik perkembangannya naik terus, ada satu kejadian outbreaks, ya memang harus dibuat tindakan" tegasnya.

Meski begitu, Ganjar menerangkan bahwa inti dari peraturan itu adalah jaga jarak. Kalau masyarakat patuh dan menjalankan itu, maka opsi itu tidak perlu dilakukan.

"Apasih prinsipnya dari aturan itu? Ya jaga jarak. Saya tambahi, setiap masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker, dengan cara itu maka bisa melindungi," ucapnya.

Sudah Persiapan

Ganjar menerangkan, apabila pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil, pihaknya sudah siap melaksanakan. Sebagai komando tertinggi di daerah dalam menjalankan kebijakan itu, Ganjar menegaskan sudah membuat satu protokol agar peraturan itu ditaati, dengan berbagai pertimbangan, termasuk sosial dan ekonomi.

"Saya sudah perintahkan seluruh Bupati/Wali Kota menghitung sumber daya yang ada kecamatan sampai desa. Ada berapa toko logistik, bank, rumah sakit, suplai air bersih bagaimana. Kalau nantinya ini dilakukan dan mereka harus membantu, maka semua bisa dikelola dengan baik agar semuanya lancar," tegasnya.

Bahkan lanjut dia, percobaan sudah dilakukan dengan model isolasi di tingkat desa. Ia juga sudah menggerakkan Satpol PP, Linmas bekerjasama dengan TNI/Polri untuk menjadi polisi corona dan berkeliling memberikan edukasi pada masyarakat untuk jaga jarak.

"Sebenarnya kami sudah melakukan satu improvisasi di daerah, tentunya dengan mengedepankan kondisi sosial, kultural dan psikologis masyarakat," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona covid-19 darurat sipil
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top