Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sri Mulyani: Dana Keistimewaan Yogyakarta untuk 2021 Tidak Naik

Dana otonomi khusus (otsus) dan dana keistimewaan Yogyakarta totalnya Rp21,3 triliun untuk tahun depan.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 09 September 2020  |  14:26 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menganggarkan postur transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2021 berjumlah Rp796,2 triliun. Angka ini naik 4,2 persen dibandingkan perubahan APBN 2020 yang berdampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa dana otonomi khusus (otsus) dan dana keistimewaan Yogyakarta totalnya Rp21,3 triliun.

Dana otsus untuk Papua dan Papua Barat serta Aceh sebesar Rp7,8 triliun atau naik 3,3 persen dari tahun 2020. Kemudian dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Rp4,3 triliun.

“Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,3 triliun. Jumlah ini sama dengan APBN 2020,” katanya dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah melalui virtual, Rabu (9/9/2020).

Sri menjelaskan bahwa tujuan TKDD adalah sebagai peningkatan kontrol kualitas anggaran. Selain itu mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Sebagai catatan dukungan pemerintah kepada daerah selain TKDD juga dilakukan melalui hibah daerah dan pinjaman daerah,” ucapnya.

Sementara itu, arah kebijakan dana tersebut adalah untuk mendukung pemulihan setelah pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pasar tradisional. Selain itu juga untuk industri rumahan dan pariwisata.

Kemudian, demi pembangunan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan akses dan peningkatan efektifitas layanan pendidikan dan kesehatan.

“Penguatan peran APIP [aparat pengawasan internal pemerintah] dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan output,” ucap Sri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani yogyakarta otsus
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top