Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hendak Mudik ke Yogyakarta, Ini Syarat Utamanya

Pemda mengatakan tidak bisa melarang orang untuk mudik jika ada kebutuhan mendesak seperti sanak keluarga di kampung meninggal dunia, atau ada acara hajatan lamaran atau pernikahan,
Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin - Bisnis.com 08 April 2021  |  11:57 WIB
Wisatawan memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, Senin (31/12/2018). - Antara/Andreas Fitri Atmoko
Wisatawan memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, Senin (31/12/2018). - Antara/Andreas Fitri Atmoko

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pemda DIY akan mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat terkait larangan untuk mudik menjelang lebaran Idulfitri. Namun jika ada kebutuhan mendesak atau masyarakat sudah mudik duluan sebelum aturan keluar, maka diminta menunjukan hasil tes antigen.

“Prosedur mereka yang baru datang harus dilakukan pertama dia harus menunjukan hasil negatif [tes swab atau tes antigen], diminta satu-dua hari stay di rumah, kalau tidak ada gejala silahkan interaksi,” kata Sekretaris Pemda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, di Kepatihan, Rabu (7/4/2021).

Aji mengaku tidak bisa melarang orang untuk mudik jika ada kebutuhan mendesak seperti sanak keluarga di kampung meninggal dunia, atau ada acara hajatan lamaran atau pernikahan, “Silahkan saja tapi persyaratan datang di Jogja tentang rapid antigen itu harus ada,” ujar Aji.

Namun demikian mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY ini mengimbau masyarakat untuk tidak mudik terlebih dahulu karena karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah masih terjadinya penularan Covid-19. untuk komunikasi antarkeluarga bisa dilakukan melali media lain, misalnya video call.

Selain itu Pemda DIY juga akan melakukan penyekatan di perbatasan dan pemeriksaan secara sampel untuk pendatang dari luar DIY. “Kan kita nunggu [aturan pusat] tapi intinya kalau tidak diatur pusat secara rigit kami lakukan secara sampel supaya kita tidak kewalahan karena nanti macet [kalau dijaga 24 jam],” ucap Aji.

Namun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Aji mengatakan sudah ada ketentuan khusus dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait larangan ASN untuk mudik dan aturan tersebut segera ditindaklanjuti melalui surat edaran (SE) Gubernur DIY.

Sekadar diketahui Pemerintah Pusat telah memutuskan larangan aktivitas mudik lebaran mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Hal ini dilakukan guna menekan laju penyebaran Covid-19 dan memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

yogyakarta diy

Sumber : JIBI/Harian Jogja

Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top