Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah dan dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota rajin berkomunikasi secara terbuka dengan pekerja migran asal daerahnya. Hal itu untuk memudahkan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian masalah yang dialami setiap pekerja migran Indonesia (PMI).
"Intinya dalam konteks komunikasi publik yang terbuka, kasihlah nomor telepon atau WhatsApp, kasihlah medsosnya. Sekali-kali disapa, maka tadi saya usul kepada dinas maupun Bupati dan Wali Kota live melalui medsos dengan PMI kita. Saya sering lakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa," katanya usai menerima Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Gedung B lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (9/4/2021).
Menurut Ganjar, pemerintah daerah juga harus bersiap karena tugasnya adalah melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran. Sebagai contoh beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah juga mengawal pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang sakit kanker cukup parah untuk berusaha dipulangkan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan terkait pekerja migran Indonesia saat ini kita sedang berhadapan dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal. Sindikat itu dikendalikan oleh segelintir orang dengan backing oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan.
"Saya tidak menutupi karena ini era transparansi. Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa," katanya.
Ia menyebut Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Rata-rata, misalkan yang tercatat secara resmi sekitar 205 ribu warga, tiga kali lipat dari jumlah itu bisa dipastikan menjadi korban sindikat mafia atau calo.
Baca Juga
"Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap warganya yang akan berangkat ke luar negeri. Dilakukan verifikasi. Masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu," kata Benny. (k28)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
