Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemda di Jateng Diminta Aktif Berkomunikasi dengan Pekerja Migran

Pemerintah daerah juga harus bersiap karena tugasnya adalah melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran.
Alif Nazzala R.
Alif Nazzala R. - Bisnis.com 09 April 2021  |  15:27 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran) dalam rangka rapat koordinasi menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia yang berasal dari kab/kota di Jateng di R. Rapat Ged. B Lantai V. Jumat (9/4/2021). - Ist
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran) dalam rangka rapat koordinasi menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia yang berasal dari kab/kota di Jateng di R. Rapat Ged. B Lantai V. Jumat (9/4/2021). - Ist

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah dan dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota rajin berkomunikasi secara terbuka dengan pekerja migran asal daerahnya. Hal itu untuk memudahkan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian masalah yang dialami setiap pekerja migran Indonesia (PMI).

"Intinya dalam konteks komunikasi publik yang terbuka, kasihlah nomor telepon atau WhatsApp, kasihlah medsosnya. Sekali-kali disapa, maka tadi saya usul kepada dinas maupun Bupati dan Wali Kota live melalui medsos dengan PMI kita. Saya sering lakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa," katanya usai menerima Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Gedung B lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (9/4/2021).

Menurut Ganjar, pemerintah daerah juga harus bersiap karena tugasnya adalah melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran. Sebagai contoh beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah juga mengawal pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang sakit kanker cukup parah untuk berusaha dipulangkan.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan terkait pekerja migran Indonesia saat ini kita sedang berhadapan dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal. Sindikat itu dikendalikan oleh segelintir orang dengan backing oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan.

"Saya tidak menutupi karena ini era transparansi. Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa," katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Rata-rata, misalkan yang tercatat secara resmi sekitar 205 ribu warga, tiga kali lipat dari jumlah itu bisa dipastikan menjadi korban sindikat mafia atau calo.

"Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap warganya yang akan berangkat ke luar negeri. Dilakukan verifikasi. Masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu," kata Benny. (k28)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jateng pekerja migran
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top