Bisnis.com, YOGYAKARTA – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai hari ini, Selasa (3/8/2021) hingga 9 Agustus 2021 diperkirakan bakal berdampak buruk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hempri Suyatna, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan, bahwa telah banyak pelaku UMKM yang gulung tikar selama PPKM berlangsung.
“Perpanjangan PPKM Level 4 ini berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM. Banyak sektor UMKM yang gulung tikar atau alih profesi,” jelasnya sebagaimana dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin (02/08/2021).
Saat ini, pelaku UMKM memerlukan modal kerja, jejaring pemasaran, serta fasilitas pengembangan bagi UMKM yang alih profesi. “Sayangnya ini kurang mampu dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Hempri.
Sejumlah inovasi terkait penerapan protokol kesehatan, menurutnya, dapat dilakukan untuk membantu kelangsungan usaha pelaku UMKM.
Misalnya sistem pembelian produk secara tatap muka dengan sistem giliran, sehingga mampu meminimalkan potensi kerumunan.
Baca Juga
Beberapa pelonggaran di destinasi wisata juga bisa dilakukan pemerintah. Utamanya dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung atau jam operasional destinasi wisata.
Namun, menurut Hempri, gerakan untuk membeli produk lokal jauh lebih penting untuk dilakukan.
“Saya kira ini sangat membantu di tengah menurunnya daya beli masyarakat,” tambahnya.
Hempri juga memberi kritik terhadap bantuan sosial serta program digitalisasi UMKM yang selama ini dilakukan pemerintah.
“Saya kira bansos dan digitalisasi UMKM selama ini tidak cukup efektif untuk membantu UMKM. Ke depan, sebenarnya juga perlu dipikirkan desain jaminan sosial bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa tetap terus bertahan ketika terjadi bencana seperti ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) mengungkapkan bahwa selama PPKM penjualan baik secara daring ataupun dine-in masih rendah.
“Kenapa saat belum PPKM, kemudian belum merajalela Covid-19 ini, di warung-warung penuh dengan [pesanan] GoFood dan seterusnya. Sekarang itu sepi. Gojek saja gak ada,” jelas Lasiman, Ketua Apmiso, ketika dihubungi Bisnis.
Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, di Jawa Tengah saja, pada 2019 tercatat ada 912.421 industri yang masuk ke dalam kategori UMKM.
Hampir separuhnya merupakan UMKM yang bergerak pada sektor makanan dan minuman. Dimana 292.499 UMKM di sektor makanan dan 7.969 UMKM di sektor minuman.
Apabila dijumlahkan, sektor makanan dan minuman tersebut mampu menyerap 619.574 tenaga kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
