Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah daerah di Jawa Tengah kehabisan stok vaksin. Kondisi tersebut agak menghambat proses vaksinasi yang sedang didorong oleh pemerintah pusat.
Akibatnya, banyak kepala daerah di Jateng yang protes pada pemerintah pusat terkait ketersediaan vaksin. Apalagi, data vaksinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak sama.
Informasi yang beredar bahwa meski banyak daerah di Jateng yang kehabisan stok vaksin, data pemerintah pusat melalui aplikasi Smile menunjukkan daerah-daerah itu masih memiliki stok vaksin cukup banyak. Ternyata, data di aplikasi Smile tidak sesuai seperti di lapangan.
Salah satu daerah yang mengalai kondisi tersebut adalah Kabupten Grobogan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disebut langsung terjun ke lapangan. Sebab sebelumnya, Bupati Grobogan selalu meminta tambahan vaksin. Namun di data Smile dari pemerintah pusat, stok vaksin di Grobogan masih banyak sehingga tidak dikirim.
Saat mengecek vaksinasi di Desa Wolo, Ganjar menemukan titik persoalannya. Ternyata, setiap acara vaksinasi, semua data diinput secara langsung melalui aplikasi Pcare. Baru setelah itu, data diinput melalui aplikasi Smile.
"Lha kenapa tidak ke Smile pak, kan itu pusat melihatnya pakai itu," tanya Ganjar ke petugas.
Baca Juga
Kepala Dinas Kesehatan Grobogan, Slamet Widodo menjelaskan bahwa input data ke aplikasi Smile membutuhkan waktu yang lama. Data baru diinput setelah direkap dari aplikasi Pcare.
"Itu butuh waktu lama pak, kami tiap hari kalau vaksinasi sudah langsung input ke aplikasi Pcare," jelasnya.
Dari situlah Ganjar menemukan titik persoalan. Bahwa sebenarnya ada ketidakcocokan data antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat melihat stok masih banyak, karena input data ke aplikasi Smile belum sempurna.
"Saya hanya mau meluruskan saja, karena kemarin saat saya sampaikan ke pusat, hampir seluruh kabupaten protes. Lho kami sudah menyuntikkan banyak, dan sudah habis, kok datanya seolah-olah kami masih nyimpan stok. Ini bu Bupati Grobogan juga komplain, makanya langsung saya cek," katanya.
Ternyata lanjut dia, ada dua sistem yang perlu dikoreksi. Pertama Pcare, yakni aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data setelah orang divaksin. Setiap yang datang, divaksin langsung diinput.
"Ini (Pcare) sebenarnya adalah data paling riil. Sementara pusat yang dipakai acuan data dari aplikasi Smile. Ternyata butuh waktu lama untuk mengisi ke aplikasi Smile, mulai disuntik, direkap di aplikasi Pcare, baru dilaporkan. Lha ini kalau belum diinput di Smile, maka dibaca dan dianggap stok masih banyak," terangnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar mengusulkan agar ada integrasi data. Ganjar meminta pemerintah pusat untuk juga melihat proses vaksinasi di aplikasi Pcare.
"Karena itu lebih realtime. Nanti kami evaluasi dengan Dinkes dan akan kami usulkan. Kebetulan pak Menkes tadi telpon, jadi sekaligus kami umumkan," tegasnya.
Ganjar berharap ke depan tak lagi ada ribut-ribut soal perbedaan data. Yang perlu diributkan saat ini adalah seberapa cepat warga divaksin.
"Biar energinya tidak dibuang untuk perdebatan yang tidak penting lagi, karena kita bisa memperbaiki itu," pungkasnya.
