Tak Peduli Dimarahi Risma, Kades Curhat Bansos ke Ganjar

Bisnis.com, SEMARANG - Sejumlah lurah/kepala desa di Kabupaten Klaten mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran

Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat acara Rembug Desa yang digelar daring, Senin (2/8/2021). Ganjar memang aktif menggelar rapat langsung dengan kades untuk mengetahui data akurat langsung dari lapangan.

Salah satu Kades yang melaporkan bansos bernama Joko Laksono. Kades Tijayan di Kabupaten Klaten itu begitu emosional saat menyampaikan semerawutnya data bansos di desanya.

"Bansos itu bikin pusing. Saya mau curhat pak, saya mau jujur. Tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos, Risma," kata Joko.

Joko menerangkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu justru kembali mendapatkan bantuan.

"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Dia justru malah dapat. Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Dapat bantuan lagi, saya sampai mumet," ujarnya.

Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.

"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialaihkan juga tidak bisa. Tolong sampaikan ke bu Risma," imbuhnya.

Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel. "Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan."

Kesemrawutan data Bansos juga disampaikaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti misalnya. Dia mengatakan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.

"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.

Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.

"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," kata Ganjar melalui siaran persnya.

Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespons.(k28)