Bisnis.com, JOGJA - Pemda DIY dan DPRD DIY menyepakati defisit sebesar 6,7 persen atau sekitar Rp399 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY 2022 yang disahkan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD DIY, Jumat (26/11/2021).
Adapun total pendapatan DIY diperkirakan sebesar Rp5,521 triliun dengan belanja total Rp5,921 triliun.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD DIY Anton Prabu Semendawai menyatakan dengan mencermati program yang tertuang dalam APBD DIY 2022, DPRD DIY memberikan sejumlah saran.
Terutama berkaitan dengan Pandemi Covid-19 yang belum dapat diperkirakan sampai kapan akan berakhir, maka kata Anton, refokusing masih bisa dilakukan. Legislatif memberikan sejumlah usulan penggunaan anggaram refokusin jika nantinya diperlukan.
“Karena pandemi belum pasti, belajar dari kasus 2020 dan kasus 2021, maka kami menyarankan apabila ada refokusing sebaiknya diarahkan untuk jadup, kegawatdaruratan, program penguatan ketahanan masyarakat melalaui koperasi UMKM, bansos dan restrukturisasi rehabilitasi ekonomi dengan penyempurnaan data dan tata kelola agar program menjadi agar efektif dan efisien,” kata politikus Partai Gerindra itu.
DPRD DIY mengingatkan karena 2022 merupakan tahun kelima RPJMD 2017-2022, maka anggaran 2022 akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, kata Anton, dengan menggunakan APBD DIY 2022 tersebut maka anggaran harus fokus untuk pencapaian indikator pembangunan terhadap penurunan angka kemiskinan, ketimpangan wilayah.
“Masalah pembiayaan pembangunan, harus terus inovasi mencari sumber pendanaan baik dari dalam luar, tidak hanya menarik investor tetapi memperhtikan revitalisasi masyarakat sekitar. Kami berharap ada sinkronisasi danais dengan APBD DIY untuk pencapaian RPJMD,” katanya.
Baca Juga
Anton menyatakan dari total pendapatan dalam APBD DIY 2022 senilai Rp5,521 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,22 triliun, pendapatan transfer Rp3,492 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp7,57 miliar.
Sedangkan untuk belanja daerah total dianggarkan Rp5,921 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp3,767 triliun, belanja modal Rp775 miliar, belanja tak terdua Rp40 miliar dan belanja transfer Rp1,330 triliun. “Defisit disepakati Rp399 miliar atau sekitar 6,7 persen,” katanya.
