Bisnis.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum di 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
Penetapan UMK 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, di mana formula perhitungan dan datanya sudah baku.
UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS, sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada para Gubernur se-Indonesia No B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021, tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Ganjar menekankan upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun. Sebaliknya, bagi pekerja di atas satu tahun melalui penghitungan Struktur dan Skala Upah (SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
Sebagai simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, minimal penambahan upahnya Rp63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp40.946,29.
“Ketetapan tentang kewajiban perusahaan, membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam SK, agar menjadi perhatian semuanya,” katanya melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (1/12/2021).
Ganjar menegaskan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19, tentu kenaikannnya di atas angka tersebut.
“Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah lebih dari 10 persen bahkan 15 persen,” katanya.
Untuk memberikan kepastian besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, Pemprov Jateng hari ini juga mengeluarkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022, yang ditujukan kepada bupati/ wali kota dan pimpinan perusahaan se-Jawa Tengah. Surat edaran itu dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
Dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/ wali kota memastikan perusahaan menyusun SUSU, dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan. Sebaliknya, kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, paling lambat 31 Desember 2021 dalam bentuk surat pernyataan.
“Pekerja yang baru masuk bekerja, tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja, sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahaannya,” tegas Ganjar.
Berikut Daftar UMK 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jateng Tahun 2022:
- Kabupaten Cilacap Rp2.230.731,50
- Kabupaten Banyumas Rp1.983.261,84
- Kabupaten Purbalingga Rp1.996.814,94
- Kabupaten Banjarnegara Rp1.819.835,17
- Kabupaten Kebumen Rp1.906.781,84
- Kabupaten Purworejo Rp1.911.850,80
- Kabupaten Wonosobo Rp1.931.285,33
- Kabupaten Magelang Rp2.081.807,18
- Kabupaten Boyolali Rp2.010.299,30
- Kabupaten Klaten Rp2.015.623,36
- Kabupaten Sukoharjo Rp1.998.153,18
- Kabupaten Wonogiri Rp1.839.043,99
- Kabupaten Karanganyar Rp2.064.313,20
- Kabupaten Sragen Rp1.839.429,56
- Kabupaten Grobogan Rp1.894.032,10
- Kabupaten Blora Rp1.904.196,69
- Kabupaten Rembang Rp1.874.322,05
- Kabupaten Pati Rp1.968.339,04
- Kabupaten Kudus Rp2.293.058,26
- Kabupaten Jepara Rp2.108.403,11
- Kabupaten Demak Rp2.513.005,89
- Kabupaten Semarang Rp2.311.254,15
- Kabupaten Temanggung Rp1.887.832,11
- Kabupaten Kendal Rp2.340.312,28
- Kabupaten Batang Rp2.132.535,02
- Kabupaten Pekalongan Rp2.094.646,19
- Kabupaten Pemalang Rp1.940.890,41
- Kabupaten Tegal Rp1.968.446,34
- Kabupaten Brebes Rp1.885.019,39
- Kota Magelang Rp1.935.913,27
- Kota Surakarta Rp2.035.720,17
- Kota Salatiga Rp2.128.523,19
- Kota Semarang Rp2.835.021,29
- Kota Pekalongan Rp2.156.213,77
- Kota Tegal Rp2.005.930,52. (k28)
