Bisnis.com, SEMARANG - Pemberdayaan kawasan selatan menjadi salah satu visi Gubernur DI Yogyakarta pada tahun 2022-2027.
"Pembangunan kekhususan teritorial ini tidak hanya difokuskan di kawasan selatan saja. Melainkan juga menyeluruh ke kawasan tengah dan ke kawasan utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara menyeluruh dan utuh," jelas Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Fokus tersebut memang bukan hal yang baru, sebab rencana pengembangan kawasan selatan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2012-2017 dan RPJMD 20170-2022.
Dwi wahyu, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DI Yogyakarta, menyebut visi tersebut pada praktiknya hanya bisa jalan di tempat. Menurutnya, meskipun infrastruktur Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) telah hampir rampung, namun rencana ekonomi di kawasan itu hingga kini masih belum optimal.
"Kita sudah punya konsep petani garam juga belum berjalan. Kita punya pelabuhan yang mangkrak itu karena salah konsep, ternyata belum bisa digunakan," jelas Dwi dalam sebuah diskusi yang digelar, Rabu (10/8/2022).
Dwi menambahkan visi pengembangan kawasan selatan pada akhirnya bakal bermuara pada sektor pariwisata. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mesti mampu bersinergi demi mencapai manfaat sebesar-besarnya. Hal tersebut menjadi penting, mengingat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan regulasi dan aturan sejak jauh-jauh hari.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Dwi juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah mesti mengantongi data terkait peluang dan prospek yang dimiliki DI Yogyakarta di kawasan Selatan. "Jangan lupa, kita punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebetulnya punya aset yang bisa digunakan untuk pariwisata. Persoalannya, sekarang pada mangkrak semua," tambahnya.
Memang, kinerja BUMD DI Yogyakarta di sektor pariwisata tak sebegitu moncer. PT Anindya Mitra Internasional, misalnya, dalam Laporan Keuangan tahun 2020 hanya mencatatkan pendapatan sebesar Rp479 juta di unit pariwisata. Padahal, di tahun 2019 pendapatannya di unit tersebut bisa menyentuh angka Rp1 miliar lebih.
"Ini kan harus dievaluasi. Bagaimana menciptakan BUMD yang khusus untuk pariwisata, misalnya khusus untuk mengurusi kawasan selatan," jelas Dwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
