Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk melakukan input data harga komoditas secara realtime.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, TPID sebagai langkah awal untuk pengendalian inflasi atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Terkait dengan inflasinya tadi langsung kita sambung dengan rapat di tingkat Forkompimda bersama kabupaten/kota agar mereka kita minta untuk mengisi data harga komoditas harian. Bukan mingguan, saya minta harian agar kita bisa tahu kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita bisa langsung melakukan tracing terkait apakah kesulitan bahan baku, apakah transportasi sistem atau ada faktor x yang musti kita bereskan," kata Ganjar, Selasa (6/9/2022).
Lebih lanjut, kepolisian dan kejaksaan juga menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement. Ganjar juga meminta seluruh tim pangan daerah untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan.
"Tentu saja tim pangan daerah semuanya on, tidak ada yang tidak on. Maka kita akan kawal semuanya termasuk stok BBM yang musti terisi, yang musti ada dan tidak boleh ada yang menyelewengkan itu," katanya.
Mengenai stok BBM, kepolisian dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan.
Baca Juga
"Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini. Maka Kapolda dengan Kodam sudah memerintahkan agar setiap tempat BBM, SPBU, dan sebagainya dipastikan dijaga," jelasnya.
Ganjar mengatakan, ada beberapa poin arahan dari Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta kementerian terkait tentang kenaikan harga BBM yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Pertama, data sains harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Kedua, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar dibuka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat.
"Kita musti menyiapkan bantuan tambahan atau bantalan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya 2 persen dari dana transfer umum ke daerah agar diambil untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini sesuatu yang penting agar masyarakat tidak resah. Lalu komunikasi, kita minta untuk sama datanya sesuai data dari pemerintah pusat sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama termasuk di kabupaten/kota," katanya.
Informasi tersebut akan terus disampaikan kepada masyarakat termasuk kondisi pasar yang ada. Tugas pemerintah juga untuk mengantisipasi sisi suplai dan demand-nya, termasuk distribusinya. Maka pemerintah akan langsung mengambil langkah operasi ketika dibutuhkan seperti beberapa bulan lalu saat beberapa harga komoditas pangan naik dan mengakibatkan inflasi.
"Operasi yang musti dilakukan oleh pemerintah sudah kita lakukan beberapa bulan lalu. Satu operasi pasar, kedua bagaimana kita bisa memberikan subsidi harga dan transportasi. Kalau perlu daerah yang panen segera didistribusikan kepada kabupaten/kota atau provinsi lain yang membutuhkan sehingga perdagangan antardaerahnya bisa berjalan. Kita hanya butuh semua serius turun, kalau sudah turun jangan diwakilkan lagi," kata Ganjar. (k28)
