Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong implementasi transaksi nontunai bagi pemerintah desa.
"Cita-cita kami dengan transaksi nontunai ini pengelolaan keuangan desa jadi lebih efisien, efektif, dan yang paling penting lebih akuntabel," jelas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, pada Jumat (25/8/2023).
Sumarno menjelaskan, dengan implementasi transaksi nontunai tersebut, semua pembayaran yang dilakukan pemerintah desa langsung diterima oleh rekening penerima. Data yang tercatat secara elektronik tersebut bakal memudahkan pembukuan serta menjamin transparansi penggunaan anggaran.
"[Dengan] transaksi nontunai ini yang berniat melakukan kecurangan akan susah. Semuanya tercatat," jelas Sumarno saat ditemui wartawan.
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Luthfi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 setiap desa di Indonesia rata-rata mengelola anggaran sebesar Rp970 juta.
Anggaran tersebut berasal dari beberapa pintu, seperti Pendapatan Asli Desa (PADes), dana desa, alokasi dana desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Baca Juga
"Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut kami bisa menggerakkan pembangunan di desa. Tentunya, kami ingin lebih cepat lagi desa ini sejahtera," jelas Luthfi.
Luthfi juga menyebut, pada 2024 mendatang, transaksi nontunai oleh pemerintah desa diharapkan bisa mulai berlaku di setiap desa di Indonesia. Tentunya, masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan buat merealisasikan target tersebut.
"Dalam rangka meningkatkan atau melakukan rekayasa sosial, Kementerian Dalam Negeri pada 2023 ini akan melakukan pelatihan ke sebanyak 33.000 desa," jelas Luthfi.
Adapun di Jawa Tengah sendiri, pelatihan bakal mulai dilakukan ke 7000 aparat pemerintah desa. "Semuanya menggunakan budget dari Kementerian Dalam Negeri," tambah Luthfi.
Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar pengelolaan keuangan bagi pemerintah desa. Lebih lanjut, Luthfi berharap lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa ikut berperan dalam melakukan pembinaan.
"Kami berharap ada sentra ekonomi baru di desa ini. Sehingga pemuda pemudi di desa tidak perlu pergi ke kota untuk mencari penghasilan. Ini pandangan kami, satu langkah yang sangat maju. Sehingga dalam perspektif kami, 100 tahun Indonesia merdeka, kita benar-benar menjadi negara maju," pungkas Luthfi.
