Bank Jateng Siap Dukung Pengelolaan Dana Desa

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng siap mendukung layanan transaksi nontunai yang dilakukan pemerintah desa.

Plt. Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro, berharap dukungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu bisa berdampak positif bagi iklim keuangan di desa.

"Ini memang program yang lama juga di kami. Memang implementasinya piloting hari ini yang akan jalan di Purworejo dan Kendal. Akan kami siapkan seluruhnya," jelas Irianto usai peluncuran implementasi transaksi nontunai pemerintah desa se-Jawa Tengah pada Jumat (25/8/2023).

Irianto menyampaikan, dukungan yang diberikan Bank Jateng tak berhenti pada layanan transaksi nontunai melalui Cash Management System (CMS). Bank Jateng juga siap untuk memberikan pendampingan pemerintah desa hingga pendampingan dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kami juga punya 124 Unit Layanan Mikro (ULM) yang menempel di seluruh cabang dan cabang pembantu. Harapan kami, itu bisa kami manfaatkan lebih besar lagi," jelas Irianto saat ditemui wartawan.

Di Jawa Tengah, besaran dana yang dikelola desa diperkirakan mencapai Rp7,8 triliun. Jumlah tersebut dibagi untuk 7.809 desa yang tersebar se-Jawa Tengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut implementasi transaksi nontunai tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

"Dengan pembayaran transaksi nontunai, semua pembayaran langsung kepada rekening penerima pembayaran. Dengan transaksi nontunai ini semua datanya tercatat, jadi bahasanya kalau orang minta pertanggungjawaban datanya ada semua," jelas Sumarno.

Kementerian Dalam Negeri sendiri menargetkan pada 2024 mendatang, setiap desa di Tanah Air sudah bisa menerapkan transaksi nontunai tersebut.

Untuk mempersiapkan hal tersebut, pemerintah pusat bakal menggelar serangkaian pelatihan demi meningkatkan keterampilan perangkat desa di daerah-daerah.

"Kaitannya dengan jaringan [internet]. Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membantu desa yang menjadi blank spot. Sudah ada 300-an desa yang kami bantu," ungkap Sumarno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel