Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kabupaten Jepara bakal menggiatkan pemantauan dan intervensi pasar jelang pengujung tahun 2023. "Sesuai dengan kemampuan APBD," kata Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta, Selasa (7/11/2023).
Edy menyebut, hingga September 2023, ketersediaan beras di Kabupaten Jepara mencapai sekitar 130.000 ton dengan kebutuhan di angka 65.000 ton. Artinya, masih ada surplus pangan di wilayah tersebut.
"Tidak hanya beras, jagung pun kita surplus. Ketela, jadi kalau mau makan ketela ada di Jepara. Banyak dan kualitasnya bagus. Makanya masyarakat meningkatkan [nilai jualnya] dengan keripik," jelas Edy.
Selain kebutuhan pangan, Pemerintah Kabupaten Jepara juga terus melakukan pemantauan ketersediaan gas LPG di wilayah tersebut. Pada tahun ini, stok gas LPG di Kabupaten Jepara mencapai hampir 11 juta tabung. Dari jumlah tersebut, 83% sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan sisa dua bulan di tahun 2023 ini, Edy optimis kebutuhan masyarakat masih dapat dipenuhi.
"Di tahun 2024, kita sudah meminta kurang lebih 13 jutaan tabung LPG. Untuk persiapan karena pelaksanaan Pilkada, Pemilu, dan sebagainya," jelasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Diyar Susanto, menyampaikan bahwa luas baku tanaman pokok di Kabupaten Jepara mencapai 26.000 hektare. Jika diakumulasikan dengan komoditas pangan lain seperti jagung, ketela, kacang tanah, juga kedelai, maka luas lahan tanam mencapai 44.000 hektare.
Baca Juga
"Setiap musim kemarau sekitar 1/3 dari lahan tanam pasti tidak bisa ditanam karena kekurangan air. Alhamdulillah untuk tahun ini kita juga mengalami hal positif terkair produktivitas, sehingga luas panen mencapai 53,3 ribu hektare dan produktivitas secara keseluruhan mengalami surplus," jelas Diyar dalam siaran pers.
Lebih lanjut, Diyar menyebut bahwa dari 27 lumbung pangan yang berada di Kabupaten Jepara, saat ini jumlahnya hanya tersisa sekitar 18 lumbung. Namun demikian, dengan produktivitas yang masih terjaga, Diyar memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut masih bisa dipenuhi.
Untuk mengendalikan laju inflasi pangan, Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah bersiap untuk melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di lima titik. Salah satu fokus utamanya adalah para pekerja yang berada di pusat-pusat industri. Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten JEpara menjadi salah satu dari 24 kabupaten dan kota yang mendapat penghargaan pengendalian inflasi oleh Kementerian Keuangan.
Insentif fiskal sebesar Rp9,6 miliar telah diterima dan didistribusikan pemerintah daerah dalam bentuk paket pangan murah."Kami berharap dengan penyerahan insentif fiskal ini, khususnya untuk kinerja pengendalian inflasi, seluruh daerah akan termotivasi untuk terus memperbaiki kinerjanya demi Indonesia yang lebih baik," jelas Luky Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Juli lalu.
