Bisnis.com, MAGELANG - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah bersiap menghadapi serangkaian tantangan yang diproyeksikan bakal mendongkrak laju inflasi pada beberapa bulan ke depan. Meskipun pada Mei inflasi pangan bisa diredam, namun lonjakan inflasi dikhawatirkan bakal terjadi pada Juni hingga Agustus mendatang.
Penyebabnya tak lain lantaran fenomena musiman jelang Iduladha yang jatuh pada pertengahan Juni nanti. Data historis menunjukkan tren peningkatan kebutuhan masyarakat jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa musim kemarau bakal jatuh pada periode Mei-Agustus mendatang sehingga berpotensi ikut memengaruhi produktivitas pertanian di Jawa Tengah.
Menyikapi tantangan tersebut, petani-petani cabai di Kabupaten Magelang ambil bagian dalam upaya pengendalian inflasi pangan. 1.360 petani ikut dalam Gerakan Petani Peduli Inflasi (GPPI) yang diresmikan pada Rabu (5/6/2024).
"Kami sebagai petani ingin mengambil peran, walaupun gerakan kami hanya 1.000 orang, ataupun 2.000 orang, tetapi dampaknya dapat kita rasakan baik itu di daerah maupun nasional," kata Agus Wibowo, Ketua Koperasi Panca Arga Tani Gemilang Kabupaten Magelang.
Inisiatif tersebut disambut positif oleh Kementerian Pertanian. Bantuan berupa lahan seluas 2.800 hektare (Ha) diserahkan dalam bentuk kawasan cabai kemitraan champion. Nantinya, kawasan kemitraan tersebut bakal dikelola oleh penggiat Asosiasi Champion Cabai Indonesia di wilayah Kabupaten Magelang. Gerakan tersebut secara tidak langsung ikut memitigasi potensi inflasi pangan Jawa Tengah dari sisi produksi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ndari Surjaningsih, menyebut gerakan tersebut juga ikut menjaga pergerakan harga cabai yang selama ini menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pangan terbesar di Jawa Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah sendiri telah memiliki beberapa kelompok tani binaan yang menjadi produsen beberapa komoditas rawan tersebut.
Baca Juga
"BI sebenarnya fokus pada komoditas penyumbang utama inflasi. Beras, cabai, bawang merah, telur, daging ayam ras, serta minyak. Itu yang menjadi fokus utama," jelasnya saat ditemui wartawan di Kabupaten Magelang.
Peningkatan produksi tersebut merupakan buah dari pengalaman Jawa Tengah dalam mengendalikan inflasi pangan pada Idulfitri beberapa waktu lalu. Setelah sempat mengalami lonjakan harga, pada Mei 2024 lalu Jawa Tengah berhasil meredam harga beras sehingga laju Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi di angka 0,22% secara month-to-month (mtm).
Ndari memperkirakan untuk beberapa bulan ke depan harga beras masih dapat dikendalikan. "Kita kan kondisinya sedang dalam kondisi panen. Salah satunya di daerah Cilacap, Brebes, dan Tegal. Jadi diharapkan dengan adanya panen harga tetap bisa terkendali," jelasnya.
Pangkas Jalur Distribusi
Upaya pengendalian inflasi pangan tak cuma dilakukan dengan memberikan perhatian pada sisi produksi. Jawa Tengah juga ikut melakukan intervensi harga dari sisi distribusi dengan memangkas rantai pasok komoditas pangan. Gerai-gerai pengendali inflasi didirikan di berbagai wilayah.
Program tersebut pertama kali diinisiasi di Kota Semarang melalui Kios Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita). Kios yang berlokasi di Pasar Kanjengan, Kota Semarang tersebut mendatangkan komoditas pangan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), juga Bulog dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan cara itu, beban biaya distribusi dari produsen ke konsumen bisa dipangkas.Ndari menjelaskan bahwa keberhasilan Pandawa Kita telah direplikasi di 7 wilayah. Gerai paling anyar berada di Kabupaten Magelang dimana pemerintah daerah setempat bahkan merencanakan untuk membuat 3 gerai yang dinamakan Toko Kendali Inflasi (Token).
"Jadi di kota-kota pemantauan inflasi IHK oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu kita dorong untuk ada toko serupa. Jadi yang in the pipeline itu ada di Kudus, Cilacap, Wonosobo, dan Tegal," tambahnya.
Pj. Bupati Magelang, Sepyo Achanto, menyebut pendirian Token tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya pemantauan dan pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang. "Dengan ada Token ini otomatis [inflasi pangan dapat] terkendali. Namun tentunya, pengendalian ini jangan sampai mematikan pedagang yang ada," ucapnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk rutin melakukan pemantauan harga komoditas pangan. "Ini butuh dipantau terus sehingga kita bisa melakukan upaya bagaimana menjaga inflasi kita dalam range yang kita inginkan," ucapnya dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang pada Senin (3/6/2024) lalu.
Sumarno juga menambahkan bahwa fenomena deflasi yang terjadi di Jawa Tengah dan Indonesia pada Mei lalu tidak boleh mengurangi kewaspadaan akan lonjakan harga pangan. "Ini beberapa bulan ke depan sudah memasuki musim kemarau, sehingga perlu perhatian kita bersama bahwa produk pertanian kita bisa terjaga dengan baik," imbuhnya.
