Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng bekerja sama dengan Dinas Pemderdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadukcapil) Jawa Tengah menggelar evaluasi dan tes operasional implementasi transaksi nontunai bagi pemerintah desa di Jateng.
Acara tersebut digelar di Surakarta, dihadiri oleh Tim Tes Operasional dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Luthfi, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dispermadesdukcapil, dan Bank Jateng atas dukungan terhadap program pemerintah dalam implementasi transaksi nontunai melalui SISKEUDES-Link.
Sementara itu, Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tri Harso Widirahmanto menjelaskan bahwa aplikasi SISKEUDES-Link merupakan sistem verifikasi pencairan belanja yang menghubungkan Siskeudes Online dengan CMS Bank Jateng menggunakan kode pembayaran atau ID billing.
"Dengan adanya implementasi transaksi non tunai melalui SISKEUDES-Link ini, maka akan memastikan pajak setiap transaksi belanja akan terbayarkan secara langsung," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (5/7/2024).
Selain memberikan kemudahan dan mendukung kepatuhan pembayaran pajak, aplikasi SISKEUDES-Link yang terintegrasi dengan CMS Bank Jateng juga memungkinkan penatausahaan keuangan dilakukan secara real time. Hal tersebut membantu meningkatkan keamanan transaksi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Bendahara desa kini dapat melakukan transaksi belanja langsung dari kantor desa tanpa harus ke bank, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja.
"SISKEUDES-Link berbasis CMS Bank Jateng memberikan kemudahan bagi bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa," tambah Tri Harso.
Plt. Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menambahkan bahwa SISKEUDES-Link berbasis CMS Bank Jateng juga berperan dalam memberikan literasi perbankan kepada masyarakat hingga pelosok desa.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan desa di Jateng.
"Program ini mendukung Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan bertujuan memicu Perluasan Akses Keuangan Daerah (PAKD)," ujar Irianto.
