Bisnis.com, SEMARANG - DI Yogyakarta kembali mengalami inflasi setelah pada Februari 2025 lalu Indeks Harga Konsumen (IHK) sempat menyentuh angka minus 0,86% (month-to-month/mtm) atau deflasi. Secara tahunan, inflasi di DI Yogyakarta pada Maret 2025 berada di angka 0,52% (year-on-year/yoy).
"Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul pada periode laporan mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,29% (mtm) dan 1,24% (mtm) atau secara tahunan masing-masing kota IHK tersebut mengalami inflasi sebesar 0,83% (yoy) dan 0,28% (yoy)," jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia DI Yogyakarta Ibrahim, Rabu (9/4/2025).
Ibrahim menyebut bahwa kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan sumbangan terbesar bagi inflasi yang terjadi secara bulanan. Berakhirnya diskon tarif listrik sebesar 50% pada Februari 2025 lalu berdampak kepada tarif listrik yang mesti ditanggung masyarakat.
"Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya pada komoditas emas perhiasan, juga turut memberikan andil terhadap inflasi pada periode Maret 2025," jelas Ibrahim dalam siaran persnya.
Inflasi emas perhiasan sebesar 0,07% (mtm) dipengaruhi oleh dinamika harga emas global yang terus merangkak naik seiring ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang terjadi.
"Hal tersebut berdampak pada naiknya permintaan terhadap emas global yang tertransmisi pada emas perhiasan sebagai aset safe haven," lanjutnya.
Baca Juga
Sementara itu, pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, inflasi yang dialami oleh DI Yogyakarta utamanya disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit.
Ibrahim menyebut bahwa kenaikan permintaan seiring Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri serta keterbatasan pasokan menjadi beberapa faktor terjadinya kenaikan harga.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DI Yogyakarta optimis tingkat inflasi di wilayah tersebut masih akan sejalan dengan sasaran nasional sebesar 2,5±1%. Melalui kerangka keterjangkauan harga, ketersediaa pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DI Yogyakarta bakal terus mengawal perkembangan tingkat inflasi di wilayah tersebut.
"Pada tahun 2025 ini, KPw BI DI Yogyakarta juga mendukung upaya pembentukan sistem logistik daerah yang rencananya akan diinisiasi oleh PT. Taru Martani. Selain itu, gerakan sosial masyarakat terkait stabilitas harga perlu terus diperluas dan didukung, seperti gerakan masjid Nurul Ashri sebagai aggregator," jelas Ibrahim.
Lebih lanjut, Kerjasama Antar Daerah (KAD) juga menjadi ujung tombak pengendalian inflasi di DI Yogyakarta. Utamanya dengan menjamin ketersediaan pasokan pangan.
