Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng menegaskan komitmen untuk mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Merah Putih, Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada 31 Juli–1 Agustus 2025.
Bank Jateng hadir sebagai mitra strategis untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian layak.
"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan menjadi kunci utama keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Bank Jateng sebagai bank milik daerah siap mendukung skema pembiayaan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng, Eko Tri Prasetyoko, dikutip Jumat (22/8/2025).
Eko menjelaskann bahwa peran perbankan, terutama bank pembangunan daerah, sangat krusial dalam program ini. Sektor perbankan telah menyiapkan dukungan penuh, mulai dari digitalisasi proses pengajuan KPR hingga kerja sama dengan pengembang lokal.
"Kami menyadari bahwa rumah bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari hak dasar masyarakat. Karena itu, kami hadir untuk memastikan akses pembiayaan perumahan yang mudah, terjangkau, dan bertanggung jawab," tandasnya.
Program ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk membuka akses perumahan layak bagi seluruh masyarakat, terutama MBR. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah, menegaskan bahwa sektor perumahan berdampak besar terhadap perekonomian nasional.
"Kami mendorong pelaksanaan yang konsisten, akuntabel, dan terukur di daerah. Keberhasilan program ini hanya dapat tercapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan: pusat, daerah, perbankan, dan pengembang," kata Azis.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut baik regulasi baru ini. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki tantangan besar dalam mengatasi backlog perumahan.
"Backlog kepemilikan rumah di Jateng mencapai 310.855 unit, sementara backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit. Ini memerlukan kolaborasi dan percepatan program dari semua pihak, termasuk perbankan," tegasnya.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, juga menekankan bahwa penanganan perumahan memerlukan pendekatan kolaboratif.
"Kami ingin agar intervensi pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan pusat. Program nasional ini harus nyambung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," ujar Harso.
